1. Asli satu surat keberatan Wajib Pajak untuk satu surat ketetapan pajak atau satu pemotongan atau pemungutan pajak yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan- alasan yang menjadi dasar penghitungan
2. Surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak/Wakil/ Kuasa atau surat kuasa khusus dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak
3. Fotokopi surat ketetapan pajak, bukti pemotongan, atau bukti pemungutan pajak
4. Fotokopi SSP/bukti pemindahbukuan/print out pembayaran pajak dari modul MPN*)
5. Memiliki sertifikat elektronik bagi yang mengajukan melalui laman DJP Online (e-Objection)

1. Wajib Pajak menyampaikan Surat Keberatan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan yang dapat dilakukan: 1. secara langsung; 2. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; 3. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; 4. melalui laman DJP Online (e-Objection).

Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat

Tidak dipungut biaya

Surat Keputusan Keberatan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan

Masyarakat atau unit kerja lainnya