1. a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. b. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
3. c. SIUP;
4. d. Panduan Mutu yang telah di validasi; dan
5. e. Rekaman Audit Internal.

1. a. UPI membuat surat permohonan penerbitan sertifikat HACCP;
2. b. Melakukan evaluasi kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan;
3. c. Melakukan perencanaan inspeksi UPI berdasarkan permohonan UPI;
4. d. Menugaskan Tim Inspektur Mutu untuk melaksanakan inspeksi lapangan;
5. e. Melakukan desk audit, inspeksi lapang dan membuat laporan hasil inspeksi;
6. f. Melakukan pemeriksanaan kelengkapan berkas laporan hasil inspeksi;
7. g. Melakukan evaluasi hasil inspeksi oleh Tim Teknis;
8. h. Memberikan rekomendasi penilaian berdasarkan evaluasi hasil inspeksi;
9. i. Menyiapkan rancangan dan verifikasi sertifikat penerapan HACCP;
10. j. Melakukan verifikasi hasil evaluasi tim teknis dan rancangan sertifikat penerapan HACCP;
11. k. Menandatangani Sertifikat Penerapan HACCP atau Surat Penolakan Penerbitan diserttai dengan alasan;
12. l. Menyampaikan notifikasi penerbitan atau penolakan penerbitan Sertifikat Penerapan HACCP ke OSS;
13. m. Mengirimkan sertifikat penerapan HACCP atau Surat Penolakan ke UPI; dan
14. n. Masa berlaku sertifikat penerapan HACCP adalah 2 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama

10 hari 1 jam 30 menit (jam kerja)

Tidak dipungut biaya

Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP

a. Pengelolaan keluhan, pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan/atau melalui surat kepada : Petugas Pengelola Keluhan/Pengaduan. Alamat Kantor : Stasiun KIPM Yogyakarta, Jalan Kenanga No 26 Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta Melalui Layanan Pengaduan pada web BKIPM (kkp.go.id/stasiun kipmyogyakarta) atau lapor.go.id Telp. (0274) 489390 atau 08139143 Kotak saran/pengaduan di ruang pelayanan dan email: pengaduan.skipmyogyakarta1@kkp.go.id.

 b. Penanganan pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut: cek administrasi cek data dan/atau lapangan koordinasi internal/eksternal, dan koordinasi instansi terkait 

c. Responsif pengaduan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan 

d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada