1. Surat permohonan sertifikat halal yang ditujukan kepada Kepala BPJPH
2. Pernyataan Pelaku Usaha berupa akad atau ikrar
3. Data pelaku usaha yang dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha/Perijinan tunggal UMK
4. KTP Penyelia Halal
5. Surat Keputusan Penetapan Penyelia Halal
6. CV (Daftar Riwayat Hidup) Penyelia Halal
7. Sertifikat Pelatihan Penyelia Halal (jika ada)
8. Daftar Produk dan bahan yang digunakan
9. Pengolahan produk yang memuat keterangan pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi, dan distribusi.
10. Surat rekomendasi dari Pendamping PPH
11. Dokumen Sistem Jaminan Produk Halal

1. Pengguna layanan membuat akun dan login di SiHalal melalui http://ptsp.halal.go.id
2. Pengguna layanan memasukan NIB atau perijinan tunggal dan menyatakan mengikuti self declare dengan melengkapi formulir
3. Pengguna layanan mengunggah dokumen persyaratan
4. Pengguna layanan memilih Pendamping PPH
5. BPJPH melakukan verifikasi dokumen, jika dinyatakan lengkap maka diterbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD)
6. Pengguna layanan yang hasil verifikasi dokumen pernyataan kehalalannya dinyatakan lengkap, menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD)
7. MUI menetapkan kehalalan melalui sidang fatwa halal
8. Pengguna layanan yang produknya dinyatakan tidak halal, menerima surat keterangan produk tidak halal dari BPJPH melalui akun pada aplikasi SiHalal
9. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal dengan pernyataan pelaku usaha
10. Pengguna layanan menerima Sertifikat Halal dengan pernyataan pelaku usaha melalui SiHalal

21 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

Sertifikat Halal