1. 1. SK Menteri LHK tentang Izin Perhutanan Sosial (HPHD/IUPHKm/IUPHHK-HTR)
2. 2. Peta lokasi
3. 3. Data Penyuluh/Pendamping PS

1. 1. Berkoordinasi dengan UPTD KPH terkait dimana lokasi izin masyarakat diterbitkan
2. 2. Personil Dinas Kehutanan bersama penyuluh yang dtugaskan oleh Kepala UPTD KPH sebagai pendamping melaksanakan pertemuan dengan masyarakat
3. 3. Menegaskan kembali mengenai Hak dan Kewajiban masyarakat sebagai pemegang Izin Perhutanan Sosial
4. 4. Menegaskan bahwa pengelolaan lokasi izin PS setelah terbit SK izin maka wajib menyusun dokumen RP/RKU
5. 5. Menjelaskan hal-hal apa saja yang harus termuat dalam dokumen RP/RKU, Jangka Waktu dan peluang-peluang kerjasama oleh program pemerintah yang dapat diakses oleh pemegang izin
6. 6. Diskusi mendalam mengenai potensi dan kegiatan yang dapat dikembangkan masyarakat dilokasi izin PS
7. 7. Pengisian matriks rencana kegiatan selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun yang kemudian di break down pada matriks rencana tahunan kegiatan pada tahun berjalan
8. 8. Dokumen RP/RKU selanjutnya diteruskan kepada kepala UPTD KPH untuk diperiksa dan disesuaikan dengan pola pengelolaan hutan di wilayah KPH terkait dan jika telah sesuai dapat disahkan oleh penyuluh kehutanan sesuai wilayah penempatan tugasnya

Disesuaikan dengan tata waktu dan kesepakatan dengan masyarakat

Tidak dipungut biaya

Dokumen Rencana Pengelolaan/Rencana Kerja Usaha (RP/RKU) HPHD/IUPHKm/IUPHHK-HTR jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Tahunan HPHD/IUPHKm/IUPHHK-HTR

-          Pegawai di Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat

-          UPTD KPH Terkait

-          Penyuluh pendamping