1. 1. Surat Permohonan Kepala Desa/Masyarakat/Kelompok
2. 2. Identitas diri
3. 3. Koordinat calon lokasi
4. 4. Dokumentasi calon lokasi

1. 1. Mensosialisasikan Peraturan yang terkait Perhutanan Sosial (Permen LHK Nomor P.83/2016) dan 5 (lima) skema Perhutanan Sosial
2. 2. Menjelaskan persyaratan dokumen yang dibutuhkan pada masing-masing skema
3. 3. Melaksanakan Diskusi dengan masyarakat mengenai pilihan skema yang sesuai
4. 4. Melaksanakan pengecekan lokasi berdasarkan koordinat dan didampingi oleh anggota masyarakat yang sudah berkebun di dalam kawasan hutan
5. 5. Penyusunan dokumen permohonan berdasarkan Peraturan Menteri tentang Perhutanan Sosial yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri LHK untuk diverifikasi administrasi dan verifikasi teknis dan jika memenuhi syarat diterbitkan Surat Keputusan Izin Perhutanan Sosial

Disesuaikan dengan tata waktu dan kesepakatan dengan masyarakat

Tidak dipungut biaya

Dokumen permohonan izin Perhutanan Sosial dan File SHP Peta permohonan (HPHD/IUPHKm/IUPHHK-HTR/ Kemitraan)

-          Pegawai di Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat