1. Surat permohonan perpanjangan akreditasi LPH
2. Sertifikat Akreditasi LPH terakhir
3. Surat keterangan jika terjadi perubahan data diri Akreditasi pertama
4. Bukti kepemilikan kantor dan perlengkapannya
5. Sertifikat Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai/Surat Perjanjian Sewa/Surat Perjanjian Pinjam Pakai/Akta Hibah/Akta Jual Beli.
6. Fotokopi Akta Yayasan dan/atau SK Menkumham Pengesahan Yayasan (bagi lembaga keislaman) atau Surat Ketetapan mengenai Organisasi LPH pada Kementerian, BUMN, BUMD, atau PTN.
7. Surat Keterangan Domisili Kantor dari instansi yang berwenang
8. Daftar personil Auditor Halal minimal 3 orang dibuktikan dengan Surat Keterangan memiliki Auditor Halal, Sertifikat Pelatihan Auditor Halal, Surat Pernyataan Bersedia menjadi Auditor Halal, CV, Ijazah, dan KTP Auditor Halal
9. Bukti kepemilikan laboratorium atau bukti kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium yang kompeten untuk lingkup pengujian kehalalan produk
10. Dokumen Pedoman Mutu (Struktur Organisasi, Kebijakan Mutu, Manajemen Ketidakberpihakan, Persyaratan Sumber Daya, Persyaratan Proses, Persyaratan Sistem Manajemen, Tata Cara Penanganan Keluhan dan Penyelesaian, Ruang Lingkup dan Skema Audit, Kerahasiaan Informasi Publik, dan Keterbukaan serta Ketersediaan Informasi Publik)
11. Dokumen Pendukung Pedoman Mutu (Daftar Dukungan Kompetensi Auditor Halal, Daftar Laboratorium Pendukung, Daftar Audit, Rekaman Audit Internal, Kaji Ulang Manajemen, Prosedur Operasional Standar Tanggung Gugat dan Keuangan, Pernyataan Kesiapan Menjaga Kerahasiaan, Pernyataan Kesiapan Membuka Informasi Publik)
12. Data Sumber Daya Manusia di bidang syariat Islam
13. Data dukung kompetensi sumber daya (laboratorium dan SDM)
14. Ruang lingkup yang diajukan akreditasi
15. Dokumentasi mutu termutakhir sesuai SNI ISO/IEC 17065:2012
16. Bukti pemenuhan persyaratan SNI/ISO/IEC 17065/2012
17. Surat permohonan perpanjangan akreditasi LPH
18. Sertifikat Akreditasi LPH terakhir
19. Surat keterangan jika terjadi perubahan data diri Akreditasi pertama
20. Bukti kepemilikan kantor dan perlengkapannya
21. Sertifikat Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai/Surat Perjanjian Sewa/Surat Perjanjian Pinjam Pakai/Akta Hibah/Akta Jual Beli.
22. Fotokopi Akta Yayasan dan/atau SK Menkumham Pengesahan Yayasan (bagi lembaga keislaman) atau Surat Ketetapan mengenai Organisasi LPH pada Kementerian, BUMN, BUMD, atau PTN.
23. Surat Keterangan Domisili Kantor dari instansi yang berwenang
24. Daftar personil Auditor Halal minimal 3 orang dibuktikan dengan Surat Keterangan memiliki Auditor Halal, Sertifikat Pelatihan Auditor Halal, Surat Pernyataan Bersedia menjadi Auditor Halal, CV, Ijazah, dan KTP Auditor Halal
25. Bukti kepemilikan laboratorium atau bukti kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium yang kompeten untuk lingkup pengujian kehalalan produk
26. Dokumen Pedoman Mutu (Struktur Organisasi, Kebijakan Mutu, Manajemen Ketidakberpihakan, Persyaratan Sumber Daya, Persyaratan Proses, Persyaratan Sistem Manajemen, Tata Cara Penanganan Keluhan dan Penyelesaian, Ruang Lingkup dan Skema Audit, Kerahasiaan Informasi Publik, dan Keterbukaan serta Ketersediaan Informasi Publik)
27. Dokumen Pendukung Pedoman Mutu (Daftar Dukungan Kompetensi Auditor Halal, Daftar Laboratorium Pendukung, Daftar Audit, Rekaman Audit Internal, Kaji Ulang Manajemen, Prosedur Operasional Standar Tanggung Gugat dan Keuangan, Pernyataan Kesiapan Menjaga Kerahasiaan, Pernyataan Kesiapan Membuka Informasi Publik)
28. Data Sumber Daya Manusia di bidang syariat Islam
29. Data dukung kompetensi sumber daya (laboratorium dan SDM)
30. Ruang lingkup yang diajukan akreditasi
31. Dokumentasi mutu termutakhir sesuai SNI ISO/IEC 17065:2012
32. Bukti pemenuhan persyaratan SNI/ISO/IEC 17065/2012
33. Surat permohonan perpanjangan akreditasi LPH
34. Sertifikat Akreditasi LPH terakhir
35. Surat keterangan jika terjadi perubahan data diri Akreditasi pertama
36. Bukti kepemilikan kantor dan perlengkapannya
37. Sertifikat Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai/Surat Perjanjian Sewa/Surat Perjanjian Pinjam Pakai/Akta Hibah/Akta Jual Beli.
38. Fotokopi Akta Yayasan dan/atau SK Menkumham Pengesahan Yayasan (bagi lembaga keislaman) atau Surat Ketetapan mengenai Organisasi LPH pada Kementerian, BUMN, BUMD, atau PTN.
39. Surat Keterangan Domisili Kantor dari instansi yang berwenang
40. Daftar personil Auditor Halal minimal 3 orang dibuktikan dengan Surat Keterangan memiliki Auditor Halal, Sertifikat Pelatihan Auditor Halal, Surat Pernyataan Bersedia menjadi Auditor Halal, CV, Ijazah, dan KTP Auditor Halal
41. Bukti kepemilikan laboratorium atau bukti kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium yang kompeten untuk lingkup pengujian kehalalan produk
42. Dokumen Pedoman Mutu (Struktur Organisasi, Kebijakan Mutu, Manajemen Ketidakberpihakan, Persyaratan Sumber Daya, Persyaratan Proses, Persyaratan Sistem Manajemen, Tata Cara Penanganan Keluhan dan Penyelesaian, Ruang Lingkup dan Skema Audit, Kerahasiaan Informasi Publik, dan Keterbukaan serta Ketersediaan Informasi Publik)
43. Dokumen Pendukung Pedoman Mutu (Daftar Dukungan Kompetensi Auditor Halal, Daftar Laboratorium Pendukung, Daftar Audit, Rekaman Audit Internal, Kaji Ulang Manajemen, Prosedur Operasional Standar Tanggung Gugat dan Keuangan, Pernyataan Kesiapan Menjaga Kerahasiaan, Pernyataan Kesiapan Membuka Informasi Publik)
44. Data Sumber Daya Manusia di bidang syariat Islam
45. Data dukung kompetensi sumber daya (laboratorium dan SDM)
46. Ruang lingkup yang diajukan akreditasi
47. Dokumentasi mutu termutakhir sesuai SNI ISO/IEC 17065:2012
48. Bukti pemenuhan persyaratan SNI/ISO/IEC 17065/2012

26 Hari kerja

Sertifikat Akreditasi LPH