1. Surat pengantar mutasi dari Gubernur jika mutasi antar Kabupaten/Kota);
2. Surat pengantar mutasi dari PPK instansi penerima;
3. Nota usul mutasi;
4. Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
5. Surat permintaan persetujuan mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
6. Analisis jabatan dan Analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan diduduki;
7. Surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
8. Analisis jabatan dan Analisis beban kerja terhadap jabatan PNS saat ini;
9. Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/ atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
10. Fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
11. Fotokopi sah penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;
12. . Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JEP Pratama;
13. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal;
14. Keputusan pendelegasian dari PPK untuk menandatangani surat persetujuan mutasi (jika surat permintaan/ persetujuan mutasi tidak ditandatangani oleh PPK).

1. Instansi pengusul mengunggah kelengkapan berkas usul pada SIASN
2. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kanreg X BKN melakukan verifikasi berkas usulan
3. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kanreg X BKN menetapkan Pertimbangan Teknis jika usulan disetujui. Berkas usul yang dinyatakan BTL dikembalikan ke instansi pengusul untuk dilengkapi. Berkas usul yang dinyatakan TMS dikembalikan ke instansi pengusul.
4. Instansi pengusul mengunduh Pertimbangan Teknis Melalui aplikasi pendukung layanan untuk ditindaklanjuti dengan penetapan Surat Keputusan.

2 (dua) hari kerja per instansi sejak usul diterima lengkap dan benar.

Tidak dipungut biaya

Persetujuan Teknis Pindah Instansi

1. Pengaduan, saran dan maşukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang disampaikan ke alamat: 

Kantor Regional X BKN
Jl. By pass I Gusti Ngurah Rai No. 646, Pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali; atau 

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui: 

a. telepon: 0361-720302, 728384;
b. e-mail: kanreg10.denpasar@bkn.go.id;
c. kanal pengaduan WBS pada website https://wbs.bkn.go.id;
d. anjungan mandiri layanan kepegawaian pada lobby Kanreg X BKN;
e. media sosial :

1) Twitter: @kanreg10bkn;
2) Instagram: @kanreg10bkn;
3) Facebook: @kanreg10bkn; 

f. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!: 

1) website: www.lapor.go.id; 

2) SMS melalui nomor 1708; 

3) Twitter: @lapor1708; dan 

4) aplikasi Android/iOS: SP4N-LAPOR!. 

g. Ombudsman RI melalui: https://ombudsman.go.id/pengaduan 

h. Virtual Helpdesk: https://denpasar.bkn.go.id/helpdesk atau https://support-siasn.bkn.go.id 

i. Monitoring Layanan: https://monitoring-siasn.bkn.go.id/