1. Lahan yang di klaim berada didalam kawasan hutan
2. Memiliki alas titel

1. Pemohon mengisi formulir permohonan identifikasi adanya hak-hak masyarakat atau klaim dalam kawasan hutan
2. Setelah pengisian formulir, Tim Pokja Tata Hutan dan Perencanaan memproses formulir permohonan untuk pendataan dan pembuatan nota disposisi ke Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan (PPH)
3. Setelah itu Kasi Perencanaan berkordinasi dengan Kepala KPHP Kendilo lalu mendisposisikan penugasan kepada Tim Pokja tata Hutan untuk menindaklanjuti permohonan identifikasi
4. Setelah meneima penugasan dari Kasi PPH tim pokja tata hutan memproses disposisi.Dan melakukan pengecekan lapangan untuk pengambilan titik kordinat dan memastikan lahan yang di klaim berada dalam kawasan hutan atau tidak
5. Setelah pengambilan titik kordinat pada lahan yang di klaim, tim pokja tata hutan melaporkan hasil pengecekan lapangan ke Kasi PPH
6. Setelah menerima laporan dari tim poka, Kasi PPH menugaskan tim pokja untuk membuat surat penolakan identifikasi bila lahan yang di klaim berada di luar kawasan hutan dan surat proses identifikasi bila lahan berada dalam kawasan hutan
7. Setelah menerima penugasan dari Kasi PPH, tim pokja tata hutan membuat surat pemberitahuan kepada masyarakat sesuai dengan pengecekan lapangan
8. Masyarakat menerima surat penjelasan penolakan permohonan identifikasi bila lahan yang di klaim berada diluar kawasan hutan dan juga menerima surat kelanjutan proses identifikasi bila berada dalam kawasan hutan
9. Kordinasi ke Pemerintah desa yang langsung berbatasan dengan kawasan hutan dan berpotensi banyak yang di klaim oleh masyarakat, yang bertujuan untuk : a. Untuk menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan identifikasi dan pemetaan adanya hak – hak masyarakat atau klaim. b. Untuk mengetahui ada atau tidaknya lahan masyarakat yang berada dalam kawasan hutan.
10. Setelah berkordinasi ke pemerintah setempat, selanjutnya tim Pokja tata hutan melakukan pengumpulan data awal dan mencari akar permasalahan yang dapat dilakukan melalui : a. Pendataan berapa banyak masyarakat yang lahanya berada dalam kawasan hutan. b. Menganalisa sejarah atau riwayat kepemilikan lahan baik itu adanya sertifikat atau dokumen pendukung lainnya.
11. Setelah data awal sudah terkumpul tim pokja tata hutan dan perencanaan melaporkan hasil pengumpulan data awal ke Kepala Seksi untuk ditindak lanjuti.
12. Setelah menerima laporan terkait pengumpulan data awal Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan melakukan disposisi dan berkordinasi dengan Kepala KPHP Kendilo.
13. Setelah berkordinasi dengan Kepala seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Kepala KPHP Kendilo menugaskan Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan untuk melaksanakan kegaiatan identifikasi dan pemetaan adanya hak-hak masyarakat atau klaim.
14. Setelah menerima penugasan dari kepala KPHP Kendilo, Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan menugaskan Tim Pokja Tata Hutan dan Perencanaan untuk melaksanakan kegiataan identifikasi dan pengukuran pada lokasi yang di klaim masyarakat.
15. Menyiapkan kelengkapan pendukung pelaksanaan di lapangan, sebagai berikut : a. GPS b. Drone c. Kamera d. Kompas e. ATK f. Kendaraan g. Tenda dan alat masak ( bila dipelukan)
16. Setelah menerima penugasan dari Kepala Seksi, Tim Pokja Tata Hutan dan Perencanaan turun kelapangan untuk melaksanakan kegiatan identifikasi dan pengukuran pada lokasi yang di klaim masyarakat dengan berkordinasi dengan pemerintah desa setempat, yang dapat dilakukan dengan : a. Pengukuran luasan lahan yang diklaim b. Pengambilan titik kordinat dengan GPS c. Pengambilan Foto udara menggunakan Drone d. Berkomunikasi dengan pemilik lahan dan memberikan pemahaman tentang status lahan sesuai peraturan yang berlaku dan memberikan rekomendasi untuk penyelesaian konflik.
17. Setelah Tim selsesai melakukan identifikasi dan pengkuran dan membuat laporan singkat kepada Kepala Seksi perencanaan dan Pemanfaatan Hutan atas hasil identifikasi dan pengukuran di lapangan serta pemberian rekomendasi untuk solusi penyelesaian konflik.
18. Setelah menerima laporan singkat dan memeriksanya Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan menugaskan Pokja Tata Hutan untuk menyusun konsep laporan hasil kegiatan dan memetakan lahan yang di klaim masyarakat.
19. Selanjutnya sesuai arahan Kepala Seksi Perencanaan Tim Pokja Tata Hutan menyusun konsep laporan hasil kegiatan dan memetakan lahan yang di klaim masyarakat.
20. Setelah konsep laporan selesai Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan menugaskan Tim Pokja Tata Hutan dan Perencanaan untuk membuat laporan hasil kegiatan dan memetakan lahan yang di klaim masyarakat.
21. Tim Pokja Tata Hutan dan Perencanaan membuat laporan kegiatan dan rekomendasi untuk solusi penyelesaian konflik, adapun rekomendasi yang dimaksud : a. Untuk areal yang di klaim masyarakat yang pemanfaatan untuk pemukiman dapat di usulkan dalam program TORA ( Tanah Objek Reforma Agraria) b. Untuk areal yang di klaim masyarakat yang pemanfaatanya untuk usaha perkebunan dapat di usulkan dalam progress perhutanan sosial (PS)
22. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mengoreksi laporan dan rekomendasi. Jika setuju, menyerahkan kepada Kepala KPH untuk diketahui. Jika tidak setuju, mengembalikan kepada Tim Pokja tata Hutan untuk diperbaiki.
23. Kepala KPHP menerima hasil laporan kegiatan identifikasi dan pemetaan adanya hak-hak masyarakat atau klaim serta rekomendasi dan menugaskan Kasi Perencanaan untuk menindaklanjuti proses penyelesaian konflik
24. Kasi PPH menerima arahan dan menugaskan tim pokja tata hutan untuk memproses penyelesaian konflik
25. Tim Pokja melaksanakan proses pelaksanaan konflik bersama masyarakat
26. Masyarakat menerima hasil penyelesaian konflik
27. Tim Pokja melaporkan hasil penyelesaian konflik pada Kasi PPH dan Kepala KPHP
28. Kasi PPH dan Kepala KPHP menerima hasil laporan . Kepala KPHP menugaskan Kasi PPH dan staff untuk mengarsipkan dokumen dan memantau perkembangan proses penyelesaian konflik
29. Kasi PPH dan Staff meproses pengarsipan dokumen dan memantau secara rutin perkembangan konflik lahan yang telah diselesaikan

Kordinasi ke pemerintah desa setempat     : 2 hari

Pengumpulan data awal                                : 1 Hari

Identifikasi dan pengukuran                         : 5 Hari

Tidak dipungut biaya

Peta & Berita Acara

Kantor: Jl. Jend. Sudirman No. 9 Tanah Grogot

(Jalur Dua) Kabupaten Paser, Kalimantan Timur 76251

e-mail: kphp.kendilo@gmail.com