1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Surat Rekomendasi dari Departemen Luar Negeri
5. Bukti perolehan tanah/Alas Hak
6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

1. Pemohon menuju ke loket pelayanan
2. Di loket pelayanan petugas menerima dan memeriksa dokumen pemohon
3. Di loket pembayaran petugas menerima pembayaran biaya pengukuran dan pemeriksaan tanah
4. Pada proses layanan petugas melakukan pengukuran dan pemeriksaan tanah (pemohon harus hadir)
5. Kantah melakukan penerbitan surat keputusan Kantah
6. Pemohon melakukan pembayaran UP, serta melakukan pendaftaran SK Hak
7. Pemohon melakukan pembayaran pendaftaran SK Hak dan pemohon berhak menerima bukti pembayaran BPHTE
8. Petugas melakukan pembukuan hak dan menerbitkan sertifikat
9. Petugas menyerahkan sertifikat kepada pemohon

Penjelasan :

1. 38 (tiga puluh delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m2

2. 57 (lima puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 2.000 m2 sampai dengan 150.000 m2

3. 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari150.000 m2

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional

RepublikIndonesia

Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Asing

Lapor, Sentuh, Tuntas