1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. SK Pencadangan Tanah dari Gubernur/Bupati/Walikota (untuk program transmigrasi).
5. Surat Persetujuan Penetapan Lokasi/Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (untuk instansi Pemerintah) atau Ijin Lokasi untuk BUMN, BUMD dalam rangka penanaman modal.
6. Proposal penggunaan tanah jangka panjang dan jangka pendek
7. Bukti perolehan tanah/Alas Hak surat pernyataan dari pengelola aset.
8. Surat Pelepasan Kawasan Hutan dari Departemen Kehutanan apabila tanah yang dimohon kawasan hutan
9. Penyerahan bukti SSB (BPHTB)/khusus BUMN/BUMD, bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
10. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

1. Pemohon menuju ke loket pelayanan
2. Diloket pelayanan petugas menerima dan memeriksa dokumen pemohon
3. Di loket pembayaran petugas menerima pembayaran biaya pengukuran dan pemeriksaan tanah
4. Pada proses layanan petugas melakukan pengukuran dan pemeriksaan tanah (pemohon harus hadir)
5. Kantah melakukan penerbitan surat keputusan Kantah
6. Pemohon menerima surat keputusan yang telah diterbitkan oleh Kantah dan pemohon melakukan pembayaran UP, serta melakukan pendaftaran SK Hak
7. Pemohon melakukan pembayaran pendaftaran SK Hak dan pemohon berhak menerima bukti pembayaran BPHTE
8. Petugas melakukan pembukuan hak dan menerbitkan sertifikat
9. Petugas menyerahkan sertifikat kepada pemohon

97 Hari

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia

Sertifikat Hak Pengelolaan Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD

Lapor, Sentuh, Tuntas