1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Penetapan Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah
5. Bukti perolehan tanah/Alas Hak/surat pernyataan dari pengelola aset
6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

1. Pemohon menuju ke loket pelayanan
2. Di loket pelayanan petugas menerima dan memeriksa dokumen pemohon
3. Di loket pembayaran petugas menerima pembayaran biaya pengukuran dan pemeriksaan tanah
4. Pada proses layanan petugas melakukan pengukuran dan pemeriksaan (pemohon harus hadir)
5. Kantah melakukan penerbitan surat keputusan Kantah
6. Pemohon menerima surat keputusan yang telah diterbitkan oleh Kantah dan Pemohon melakukan pembayaran UP, serta melakukan pendaftaran SK Hak
7. Pemohon melakukan pembayaran pendaftaran SK Hak dan pemohon berhak menerima bukti pembayaran BPHTE
8. Petugas melakukan pembukuan hak dan menerbitkan sertifikat
9. Petugas menyerahkan sertifikat kepada pemohon

Penjelasan :

1. 38 (tiga puluh delapan) hari untuk: 

 - Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha 

 - Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m2 (kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha)

2. 57 (lima puluh tujuh) hari untuk: 

 - Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha 

 - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m2 s.d. 150.000 m2 

3. 97 (sembilan puluh tujuh) hari tanah non pertanian untuk luasan lebih dari 150.000 m2

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Sertifikat Hak Pakai Instansi Pemerintah

Lapor, Sentuh, Tuntas