1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, Surat Ijin Tinggal Tetap/Kartu Ijin Menetap (KIM) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
3. Surat Kuasa apabila dikuasakan
4. Bukti perolehan tanah/Alas Hak
5. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
6. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

1. Pemohon menuju ke loket pelayanan
2. Di loket pelayanan petugas menerima dan memeriksa dokumen pemohon
3. Di loket pembayaran petugas menerima pembayaran biaya pengukuran dan pemeriksaan tanah
4. Pada proses layanan petugas melakukan pengukuran dan pemeriksaan tanah (pemohon harus hadir)
5. Kantah melakukan penerbitan surat keputusan Kantah
6. Pemohon menerima surat keputusan yang telah diterbitkan oleh Kantah dan Pemohon melakukan pembayaran UP, serta melakukan pendaftaran SK Hak
7. Pemohon melakukan pembayaran pendaftaran SK Hak dan pemohon berhak menerima bukti pembayaran BPHTE
8. Petugas melakukan pembukuan hak dan menerbitkan sertifikat
9. Petugas menyerahkan sertifikat kepada pemohon

Penjelasan :

1. 38 (tiga puluh delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m2 

2. 57 (lima puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 2.000 m2 sampai dengan 150.000 m2 

3. 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 150.000 m2

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Sertifikat Hak Pakai Perorangan WNA

Lapor, Sentuh, Tuntas