1. 1. Fotocopy KTP; 2. Fotocopy NPWP; 3. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI); 4. Surat pernyataan memiliki tempat praktik (khusus untuk pemohon SIP-Dokter praktek mandiri) atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya; 5. Surat persetujuan dari atasan langsung, bagi Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada instansi/ fasilitas pelayananan kesehatan Pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu (khusus untuk pemohon SIP Dokter ke 2 dan ke 3);
2. 6. Surat rekomendasi dari organisasi profesi sesuai tempat praktik; 7. Khusus pemohon Warga Negara Asing diterapkan syarat tambahan : a. Telah dilakukan evaluasi dan memiliki surat izin kerja dan izin tinggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; b. Memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang dibuktikan dengan bukti lulus Bahasa Indinesia dari Pusat Bahasa Indonesia; 8. Pas photo berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar, dan 3x4 cm sebanyak 2 lembar; 9. Rekomendasi anggota tim teknis; 10. Fotocopy bukti pembayaran PBB P2 Tahun Berjalan;
3. 11. Fotocopy bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan hak/jual beli; dan 12. Surat Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) atas nama pemohon untuk keperluan permohonan izin peraktek Dokter yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantauprapat

1. a. Pemohon atau kuasanya meng-upload permohonan dan kelengkapannya; b. Petugas back office atau Kepala Seksi melakukan pemeriksaan/verifikasi kelengkapan secara umum; c. Terhadap permohonan yang secara umum lengkap maka melalui notifikasi : 1. Petugas back office meneruskan kepada Kepala Seksi; 2. Kepala Seksi meneruskan permohonan kepada anggota tim teknis kemudian membuat surat perintah tugas (SPT) yang ditunjuk kepada anggota tim teknis untuk memeriksa kelengkapan permohonan dan/atau pemeriksaan lapangan; 3. Anggota tim teknis memeriksa kelengkapan permohonan secara detail dan/atau melaksanakan pemeriksaan lapangan; 4. Anggota tim teknis membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Permohonan dan/atau Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Rekomendasi; 5. Rekomendasi dapat berupa rekomendasi penerbitan surat izin atau rekomendasi penolakan penerbitan surat izin. d. Pemohon memperoleh pemberitahuan melalui e-mail dan/atau komunikasi melalui telepon perihal persetujuan penerbitan surat izin atau penolakan penerbitan surat izin yang dimohonkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Rekomendasi anggota tim teknis; e. Permohonan yang direkomendasikan untuk penerbitan surat izin yang wajib membayar Retribusi Daerah bila dikenakan berdasarkan perhitungan anggota tim teknis; f. Apabila tahapan huruf c dan huruf f terpenuhi maka : 1. Kepala Seksi dan/atau back office melakukan pengisian data draf surat izin; 2. Kepala Seksi memeriksa dan memaraf draf surat izin; 3. Kepala Seksi melalui notifikasi memberitahukan kepada : a. Kepala Bidang untuk memeriksa ulang dan/atau memaraf draf surat izin; b. Sekretaris Dinas memaraf draf surat izin; c. Kepala Dinas menandatangani draf surat izin; d. Kepala Seksi mencetak izin yang telah ditandatangani Kepala Dinas; e. Kepala Seksi memberitahu kepada pemohon melalui e-mail atau komunikasi melalui telepon untuk mengambil izin yang telah ditandatangani; f. Pemohon datang ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui petugas pelayanan front office dan wajib menyerahkan asli permohonan beserta Fotocopy semua Persyaratan serta mengambil surat izin.

3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan lengkap dengan persyaratan (termasuk rekomendasi).

Tidak dipungut biaya

surat perizinan Surat Izin Praktik (SIP) Dokter

Melalui aplikasi

website

kotak saran