1. Membuat surat permohonan Izin lokasi kepada Bupati Kutai Barat Cq Kepala DPMPTSP KAb. Kutai Barat
2. Foto Copy NPWP
3. Rekaman Akte pendirian Perusahaan yang telah disahkan Pejabat yang berwenang dan perubahannya atau KTP untuk pemohon perorangan.
4. Peta / Sket tanah yang dimohon dengan skala 1 : 10.000
5. Pernyataan kesanggupan untuk memberikan ganti rugi atau bermitra dan atau menyediakan tempat bagi pemilik tanah yang berhak atas tanah.
6. Uraian Rencana Proyek yang akan dibangun.
7. Surat Persetujuan BKPM bagi perusahaan yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN dan atau surat persetujuan teknis dari Dinas teknis di kabupaetn Kutai Barat bagi Perusahaan non fasilitas.
8. Surat Pernyataan Bersedia membangun kantor perusahaan di Ibukota Kabupaten.
9. Advis Pertimbangan Teknis dan Bukti pelunasan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari BAdan Pertanahan NAsioanal (BPN).
10. MOU / Kesepakatan Pemakaian Jalan secara bersama dengan Pemilik JAlan.
11. Izin Koridor jalan jika melewati areal perusahaan lain.

1. Pemohon membuat Surat Permohonan dan menyerahkan Berkas Permohonan kepada Petugas FO (Front Office).
2. Petugas FO memeriksa dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi apakah sesuai dengan izin yang dimohonkan, dan jika persyaratan administarsi perizinan tidak lengkap, maka berkas permohonan perizinan tersebut dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi (melampirkan lembar Chek List).
3. Berkas permohonan yang dinyatakan lengkap,selanjutnya petugas FO mencatat dalam buku penerimaan berkas dan kemudian berkas tersebut diserahkan ke Bidang PPPNP atau petugas BO (Back Office) untuk dilakukan verifikasi dan pemrosesan berkas lebih lanjut.
4. Petugas BO menerima berkas permohonan dari FO,kemudian mempelajari,meneliti dan memproses berkas izin tersebut yang disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Petugas BO melakukan Koordinasi dan Peninjauan lapangan/Survei (Jika diperlukan) dengan Dinas terkait (Tim Teknis Perijinan) dan pemohon apakah izin yang dimohonkan sesuai dengan peruntukannya atau tidak.
6. Hasil dari Koordinasi dan Peninjauan lapangan dibuat Rekomendasi berupa Berita Acara, Advis Teknis atau keterangan lain-lain yang berkaitan dengan proses permohonan izin dan diserahkan ke BO.
7. Petugas BO mempelajari Rekomendasi dari Tim Teknis Perijinan dalam menentukan layak dan tidaknya permohonan izin, jika permohonan izin layak maka di proses lebih lanjut dan jika tidak layak maka permohonan izin dikembalikan ke pemohon dengan Surat Pengembalian Berkas.
8. Permohonan Izin yang telah disetujui (layak) selanjutnya Petugas BO membuat dan mencetak draf Surat Keputusan Izin kemudian diserahkan kepada pihak berwenang (Kepala Seksi, Kepala Bidang, Sekretaris dan Kepala DPMPTSP) untuk diverifikasi/koreksi, jika ada koreksi draf Keputusan Izin diserahkan ke Petugas BO untuk diperbaiki.
9. Draf Keputusan Izin yang telah siap selanjutnya dibubuhi paraf oleh pihak yang berwenang kemudian diserahkan ke Kepala DPMPTSP Kab. Kutai Barat untuk ditandatangani, selanjutnya diserahkan ke Petugas TU untuk Penomoran surat dan Pengarsipan surat.
10. Surat Keputusan Izin setelah mendapat nomor, selanjutnya diserahkan kembali ke BO untuk melakukan Stempel legalitas Surat Keputusan Izin, kemudian diserahkan lagi ke FO untuk menyerahkan Surat Keputusan Izin kepada Pemohon (sebelum Surat Keputusan Izin diserahkan ke Pemohon, Petugas FO mencatat izin yang keluar dan pemohon wajib menunjukkan bukti pembayaran retribus apabila permohonan izin membubuhi biaya retribusi) dan Proses selesai.
11. Untuk Keputusan Izin yang berkaitan dengan Biaya Retribusi, Petugas BO membuat Rekomendasi penerbitan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) yang diserahkan ke petugas penetapan dan selanjutnya Petugas Penetapan melakukan pendataan, pembuatan dan pencetakan SKRD kemudian diserahkan ke Kepala Bidang PPPNP untuk ditandatangani setelah itu diserahkan lagi ke BO untuk menyerahkan ke Pemohon.
12. Pemohon membayar Biaya Retribusi dengan meyerahkan SKRD ke Petugas Penerimaan Retribus (Kasir), kemudian Petugas Penerimaan Retribusi memproses dan mencetak Bukti Pembayaran dan meyerahkan kembali ke Pemohon.
13. Untuk mengambil Surat Keputusan Izin, Pemohon meyerahkan Bukti Pembayaran ke Petugas FO sebagai bukti telah membayar biaya retribusi sesuai dengan Surat Keputusan Izin selanjutnya petugas FO meyerahkan kembali Bukti Pembayaran ke Pemohon.

Sejak Berkas dinyatakan lengkap

1. Biaya :

    sebuah. Untuk kegiatan non pertanian, sebesar 2% (dua persen) dari nilai objek pajak (NJOP).

    b. Untuk kegiatan pertanian :

            a) Luas 200 Ha sebesar : Rp. 10.000 per Hektar;

            b) Luas 201 - 1.000 Ha sebesar : Rp. 7.000 per Hektar;

            c) Luas 1.001 - 5.000 Ha sebesar : Rp. 3.000 per Hektar;

            d) Lebih dari 5.000 Ha sebesar : Rp. 1.500 per Hektar.

2. Retrbusi Rp. 0,-

Surat Izin Lokasi

Melalui Kotak Saran dan Pengaduan,Surat,SMS,WA,Telepon,Email,Website dan Melalui Loket Pengaduan

SMS/WA : 0821--5027-5769

Email : pengaduandpmptsp.kubar@gmail.com

Website : http://dpmptsp.kutaibaratkab.go.id