1. Proposal disertai surat pengantar dan atau permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah
2. Permohonan atas nama kelompok masyarakat dan atau Organisasi Kemasyarakatan
3. Surat Keputusan Susunan Pengurus Kelompok Masyarakat
4. Surat Keterangan bersedia diaudit
5. Surat Keterangan bertanggungjawab atas bantuan yang diterima
6. Memiliki NPWP atas nama kelompok
7. Membuat pernyataan / keterangan pakta integritas
8. Memiliki KTP
9. Surat Keterangan Domisili

1. Pemohon mengajukan proposal disertai surat permohonan atau pengantar yang ditujukan kepada Gubernur, dengan menjelaskan maksud tujuan permohonan bantuan, jenis barang, dan jumlah yang dimohon, nama kelompok penerima dan pengelola bantuan
2. Gubernur mendisposisi permohonan kepada Kepala Dinas
3. Kepala Dinas mendisposisikan kepada Kepala Bidang terkait
4. Kepala Bidang mendisposisikan kepada Kepala Seksi terkait dan mendiskusikannya
5. Kepala Seksi mempelajari permohonan Pengguna Layanan dan melapor kepada Kepala Bidang dan Kepala Bidang melapor kepada Kepala Dinas
6. Bila anggaran memungkinkan maka akan dimasukkan dalam penganggaran tahun berikutnya

Surat permohonan pengguna layanan masuk paling lambat 6 bulan sebelum waktu pengusulan program tahunan berikutnya

Disesuaikan berdasarkan Standar Biaya sesuai Peraturan Gubernur yang berlaku

Pengadaan barang diadakan sesuai permohonan pengguna layanan/pemohon

Disampaikan secara langsung

Melalui surat resmi