1. Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon disertai materai Rp. 10000,-
2. Fotokopi KTP Pemohon
3. Surat kuasa dan Fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan
4. Surat kuasa dan Fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan
5. Administrasi Umum
6. Dokumen Komitmen untuk melakukan akreditasi oleh lembaga Akreditasi Rumah Sakit untuk Rumah Sakit Baru
7. Surat Keterangan kesesuaian peruntukan lokasi dan lahan serta pertimbangan kebutuhan Rumah Sakit dari dinas Kesehatan kabupaten/kota setempat
8. Pelayanan
9. Teknis
10. Lokasi
11. Bangunan, Prasarana, dan Alat Kesehatan
12. Struktur Organisasi SDM dan SDM:
13. Pas Foto 3 x 4 berwarna

1. Pemohon Mempersiapkan berkas permohonan dan semua persyaratan sesuai dengan izin yang diajukan
2. Petugas Loket Menerima Berkas sesuai dengan persyaratan yang ada
3. Kelompok Fungsional Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Melakukan kajian berdasarkan kelengkapan Persyaratan
4. Kelompok Fungsional Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Memverifikasi kembali berkas berdasarkan ketentuan yang berlaku dan terhadap berkas yang tidak sesuai dikembalikan ke bidang Pengaduan, Pelaporan dan Pengolahan Data
5. Kelompok Fungsional Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Melakukan survey lapangan
6. Kelompok Fungsional Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Laporan Hasil Survey
7. Kelompok Fungsional Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Memeriksa dan Memverifikasi Hasil Survey Lapangan
8. Loket Melakukan Proses Penginputan Data
9. Kelompok Fungsional Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Memaraf Berkas yang telah lengkap dan melakukan tracking.
10. Kadis Menandatangani izin secara elektronik
11. Pemohon Menerima Berkas dan Surat Izin yang telah ditandatangani

14 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

Pelayanan Perizinan

1. Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan

4. Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan

6. Peraturan Bupati Siak Nomor 102 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak

7. Keputusan Bupati Siak Nomor 671 /HK/KPTS/2023 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak