1. Surat pemberitahuan sesuai Lampiran huruf F Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER11 /P/2020;
2. Surat Pemberitahuan perubahan tern pat pemusatan tempat PPN terutang memuat : a. nama, alamat, dan NPWP Pengusaha Kena Pajak pada Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang; b. nama dan NPWP Pengusaha Kena Pajak pada Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang akan dipusatkan;
3. Surat pernyataan bahwa administrasi penyerahan dan administrasi keuangan diselenggarakan secara terpusat pada Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang; Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang dan Tempat PajakPertambahan Nilai Terutang yang akan dipusatkan tidak termasuk tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha yang dikecualikan; Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang secara nyata memiliki kegiatan usaha dan/ atau melakukan kegiatan administrasi penyerahan dan administrasi keuangan sesuai Lampiran huruf B Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11 /PJ/2020;
4. Surat kuasa khusus dalam hal pemberitahuan dilakukan oleh kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

1. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: Pengusaha Kena Pajak yang memiliki lebih dari satu tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang dan memilih 1 (satu) tempat atau lebih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang. Cara Pengajuan: Pengusaha Kena Pajak menyampaikan pemberitahuan perubahan tempat pemusatan PPN terutang secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Kepala KPP Terdaftar yang wilayah kerjanya meliputi Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: 1. Tempat PPN Terutang yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan baru sudah berstatus PKP, dalam hal Tempat Pemusatan baru tidak terdapat dalam Keputusan Pemusatan sebelumnya. 2. Tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak yang: a. berada di Kawasan Berikat; b. berada di Kawasan Ekonomi Khusus; c. berada di Kawasan bebas; d. berada di Kawasan berfasilitas lainnya; e. mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor; dan/ atau f. memiliki kegiatan usaha di bidang pengalihan tanah dan/atau bangunan, tidak dapat dipilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang atau tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang akan dipusatkan. 3. Secara nyata memiliki kegiatan usaha dan/atau melakukan kegiatan administrasi penyerahan dan administrasi keuangan.

Paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan diterima lengkap. Dalam hal jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terlampaui, permohonan pemusatan dianggap memenuhi persyaratan dan keputusan pemusatan diterbitkan

Tidak dipungut biaya

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang, dalam hal pemberitahuan memenuhi persyaratan; atau 2. Surat Pemberitahuan Belum Memenuhi Persyaratan untuk Diberikan Keputusan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang, dalam hal pemberitahuan tidak memenuhi persyaratan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: 1500200

2. Faksimile: (021) 5251245

3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak. go .id

4. Twitter: @kring_pajak

5. www.wise.kemenkeu. Website: www.lapor.go.id; go.id; www.pengaduan.pajak.go.id

6. Chat pajak: www.paiak.go.id - 54 ­

7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit keria lainnva