1. Menyampaikan surat permohonan penapisan rencana usaha dan/atau kegiatan
2. Menyampaikan ringkasan informasi awal (kegiatan baru)
3. Menyampaikan penyajian informasi lingkungan (perubahan kegiatan)
4. Bukti kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang
5. Profil usaha dan/atau kegiatan
6. Peta dan/atau ilustrasi yang menggambarkan usah dan/atau kegiatan
7. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berisi kode KBLI kegiatan (untuk pelaku usaha)
8. Perizinan yang telah dimiliki.

1. Setelah melakukan pendaftaran melalui sistem OSS (untuk pelaku usaha) setelah itu pemohon menyampaikan surat permohonan arahan dengan melampirkan ringkasan informasi awal kegiatan
2. Setelah pemohon mendapatkan surat arahan penyusunan dokumen lingkungan/ hasil penapisan kegiatan, maka pemohon menindaklanjuti sesuai arahan sebagaimana dimaksud
3. Pemohon menyampaikan draft dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/DELH/DPLH/Adendum ANDAL dan RKL-RPL) beserta seluruh kelengkapan sesuai surat arahan penyusunan dokumen lingkungan termasuk PKKPR/KKKPR, Persetujuan awal, Persetujuan teknis dan/atau rincian teknis penyimpanan limbah B3, dan andalalin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Setelah pemohon menerima hasil uji administrasi dan dinyatakan lengkap secara administrasi, pemohon melakukan perbanyakan dokumen lingkungan untuk persiapan pemeriksaan substansi
5. Pemohon menyampaikan surat permohonan penerbitan persetujuan lingkungan
6. Pemohon mempresentasikan draft dokumen lingkungan dalam rapat pemeriksaan substansi dokumen lingkungan
7. Pemohon menindaklanjuti hasil rapat sesuai dengan berita acara rapat dan kompilasi masukan tertulis tim pemeriksa dokumen lingkungan Kota Bontang
8. Pemohon menyampaikan hasil perbaikan dokumen lingkungan
9. Setelah perbaikan final, pemohon menyampaikan dokumen lingkungan final dalam bentuk hardcopy dan softcopy
10. Persetujuan Lingkungan terbit, selanjutnya pemohon melakukan perbanyakan dokumen lingkungan

Jangka waktu pelayanan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jangka waktu penyelesaian pelayanan juga bergantung pada kesiapan dan kesediaan pemohon dalam melengkapi berkas maupun kelengkapan lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Berikut merupakan jangka waktu penyelesaian pengurusan penerbitan persetujuan lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL). Apabila berdasarkan hasil penapisan merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan SPPL maka pelaku usaha melakukan penginputan melalui sistem OSS dan terbit secara otomatis melalui sistem. Sedangkan bagi pemerintah atau non pelaku usaha, maka SPPL diterbitkan secara manual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun jangka waktu proses pelaksanaan tiap tahapan pelayanan dengan mekanisme kewajiban menyusun AMDAL atau UKL-UPL sebagai berikut:

Apabila direncanakan dilakukan perubahan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki persetujuan lingkungan, maka pemohon wajib mengajukan permohonan perubahan persetujuan lingkungan. Dimana perubahan persetujuan lingkungan terdiri dari perubahan PL (Persetujuan Lingkungan) dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan baru dan tanpa menyusun dokumen lingkungan hidup baru.

Adapun jangka waktu proses pelaksanaan tiap tahapan perubahan PL dengan mekanisme kewajiban menyusun AMDAL/ UKL-UPL baru oleh pihak yang berwenang sebagai berikut:

Adapun jangka waktu proses pelaksanaan tiap tahapan perubahan PL dengan mekanisme kewajiban menyusun addendum Andal dan RKL-RPL oleh pihak yang berwenang sebagai berikut:

Tidak dipungut biaya

Persetujuan Lingkungan (SKKL, Persetujuan PKPLH, atau Persetujuan DPLH)

1. Memeriksa ringkasan informasi awal
2. Memberikan surat arahan penyusunan dokumen lingkungan 
3. Melakukan pemeriksaan administrasi
4. Melakukan pemeriksaan substansi
5. Melakukan pemeriksaan terhadap perbaikan dokumen
6. Penerbitan persetujuan lingkungan