1. 1. Surat Permohonan dari desa/kelurahan
2. 2. Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD) beserta Lampiran Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (LSPOPD)
3. 3. Fotokopi SPPT PBB-P2 objek pajak yang bersebelahan Tahun Pajak berkenaan
4. 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Wajib Pajak
5. 5. Fotokopi Alas Hak (Sertifikat/C Desa)
6. 6. Surat Keterangan Jual Beli/Waris/Hibah
7. 7. Daftar Perbaikan Data Objek dan Subjek Pajak

1. 1. Pemohon mengajukan berkas permohonan lewat staf front office
2. 2. Staf front office memeriksa kelengkapan dan isian berkas: a. apabila berkas sudah lengkap dan sesuai maka staf front office akan mencetak Formulir Pelayanan PBB-P2 sebagai tanda terima yang diberikan kepada Pemohon; b. berkas diteruskan kepada Kabid Perencanaan dan Penetapan Pendapatan untuk didisposisi kepada Kasubbid Perencanaan dan Pengembangan; c. apabila berkas tidak lengkap, maka dikembalikan kepada Pemohon
3. 3. Kasubbid Perencanaan dan Pengembangan beserta staf meneliti dan memeriksa berkas: a. apabila sudah lengkap dan benar dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani dan mengetahui Kabid Perencanaan dan Penetapan Pendapatan; b. diserahkan ke Kasubbid Pengelolaan Data dan Penetapan untuk dilakukan penetapan dan cetak SPPT PBB P2; c. jika berkas belum lengkap dikembalikan staf front office untuk dikembalikan kepada pemohon
4. 4. Kabid Perencanaan dan Penetapan Pendapatan mendisposisi kepada Kasubbid Pengelolaan dan Penetapan
5. 5. Kasubbid Pengelolaan Data dan Penetapan menetapkan dan mencetak SPPT PBB P2, kemudian diteruskan kepada staf front office untuk diserahkan kepada pemohon
6. 6. Staf front office menyerahkan SPPT PBB-P2 Objek baru PBB P-2 kepada pemohon dengan tanda terima

Jam Kerja 08.00 s.d. 15.00

Tidak dipungut biaya

Permohonan Objek Baru Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui kotak saran, telepon/WA, IG, atau datang langsung ke BPKPAD