1. 1. Formulir permohonan legalisasi SPPT PBB-P2
2. 2. Asli SPPT PBB-P2 Tahun Pajak berkenaan
3. 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon
4. 4. Fotokopi SPPT PBB-P2 tahun pajak berkenaan yang akan dilegalisasi

1. 1. Pemohon mengajukan berkas permohonan legalisasi SPPT PBB-P2 lewat Staf front office
2. 2. Staf front office memeriksa kelengkapan dan isian berkas: a. apabila berkas sudah lengkap dan sesuai maka Staf front office akan menyediakan berkas kepada Kabid Perencanaan dan Penetapan Pendapatan untuk didisposisi kepada Kasubbid Pengelolaan Data dan Penetapan; dan b. apabila berkas tidak lengkap, maka dikembalikan kepada Pemohon
3. 3. Kasubbid Pengelolaan Data dan Penetapan beserta staf meneliti dan memeriksa data: a. apabila SPPT asli yang dilampirkan sudah sesuai dengan database SISMIOP, maka fotokopi SPPT yang akan dilegalisasi diparaf kemudian diserahkan ke Kabid Perencanaan dan Penetapan Pendapatan untuk dilegalisasi; dan b. apabila data tidak sesuai dikembalikan Staf front office untuk dikembalikan kepada Pemohon
4. 4. Kabid Perencanaan dan Penetapan Pendapatan melegalisasi fotokopi SPPT PBB-P2 yang telah diverifikasi datanya kemudian diteruskan kepada Staf front office untuk diserahkan kepada pemohon
5. 5. Staf front office meregister dan membubuhkan stempel dinas di fotokopi SPPT PBB-P2 yang telah dilegalisasi, kemudian menyerahkan asli SPPT PBB-P2 dan fotokopi SPPT PBB-P2 yang telah dilegalisasi kepada pemohon sedangkan berkas permohonan diarsip

Jam kerja 08.00 s.d. 15.00

Tidak dipungut biaya

Permohonan Legalisasi SPPT PBB-P2

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui kotak saran, telepon/WA, IG, atau datang langsung ke BPKPAD