1. 1. Surat pengantar permohonan salinan SPPT PBB-P2 dari Desa/Kelurahan
2. 2. Dalam hal terjadi peralihan hak: a. dikarenakan proses lelang yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang, maka surat pengantar dari desa/kelurahan digantikan surat permohonan dari pemenang lelang/kuasanya dibuktikan dengan risalah lelang; b. melalui PPAT/PPATs, maka surat pengantar dari desa/kelurahan digantikan surat permohonan dari PPAT/PPATs
3. 3. Lunas SPPT PBB-P2 di database BPKPAD

1. 1. Pemohon mengajukan permohonan salinan SPPT PBB-P2 lewat Staf front office
2. 2. Staf front office memeriksa kelengkapan isian surat pengantar yang diajukan: a. Apabila terdapat piutang SPPT PBB-P2 yang dimohonkan salinan, maka Staf front office memberikan daftar tagihan piutang dari SPPT tersebut kepada Pemohon agar dibayarkan ke bank persepsi; b. apabila berkas sudah lengkap dan sesuai persyaratan maka Staf front office akan menyediakan berkas kepada Kabid Perencanaan dan Penetapan Pendapatan untuk didisposisi kepada Kasubbid Pengelolaan Data dan Penetapan;dan c. apabila berkas tidak lengkap, maka dikembalikan kepada Pemohon
3. 3. Kasubbid Pengelolaan Data dan Penetapan memeriksa data SPPT PBB-P2 yang dimohonkan salinan dan mencetak salinan SPPT PBB-P2, kemudian diteruskan kepada Staf front office untuk diserahkan kepada pemohon
4. 4. Staf front office membubuhkan stempel dinas dan stempel salinan di SPPT PBB-P2 yang telah dicetak, kemudian menyerahkan salinan SPPT PBB-P2 kepada pemohon sedangkan berkas permohonan diarsip

Jam Kerja 08.00 s.d. 15.00

Tidak dipungut biaya

Permohonan Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2)

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui kotak saran, telepon/WA, IG, atau datang langsung ke BPKPAD