1. Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon disertai materai Rp. 10000,-
2. Fotokopi KTP Pemohon/Pemilik Sarana
3. Surat Kuasa dan Fotokopi KTP apabila Pengurusan diwakilkan
4. Fotokopi NPWP Pemohon/Pemilik Sarana
5. Foto Kopi Ijazah dilegalisir
6. Fotokopi STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)
7. Surat keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah
8. Surat keterangan tempat praktik atau surat keterangan dari Fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya
9. Rekomendasi Puskesmas Setempat (untuk praktik mandiri)
10. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab.Siak
11. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter Gigi yang bekerja pada Instansi /fasilitas pelayaan kesehatan pemerintah atau pada instansi/ Fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu
12. Pas Foto Ukuran 3x 4 cm ( 3 Lembar)
13. Surat Izin Praktik Dokter yang lama (Asli) Perpanjangan

1. Pemohon Mempersiapkan berkas permohonan dan semua persyaratan sesuai dengan izin yang diajukan
2. Petugas Loket Menerima Berkas sesuai dengan persyaratan yang ada
3. Kelompok Fungsional Pengaduan Pelaporan dan Pengolahan Data Memeriksa dan Memaraf Berkas yang telah sesuai dengan persyaratan
4. Kelompok Fungsional Pelayanan Terpadu satu pintu Melakukan kajian terhadap persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Memverifikasi kembali berkas berdasarkan ketentuan yang berlaku dan terhadap berkas yang tidak sesuai dikembalikan ke Kelompok Fungsional Pengaduan Pelaporan dan Pengolahan Data Pengaduan, Pelaporan dan Pengolahan Data
5. Kelompok Fungsional Pelayanan Terpadu satu pintu Memaraf Berkas dan melakukan tracking
6. Kepala Dinas Menandatangani izin secara elektronik
7. Kelompok Fungsional Pengaduan Pelaporan dan Pengolahan Data Mencetak Surat Izin
8. Petugas Loket Menerima Berkas dan Surat Izin yang telah ditandatangani untuk diserahkan kepada pemohon

5 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

Pelayanan Perizinan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 / MENKES /PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

4. Peraturan Bupati Siak Nomor 102 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak

 5. Keputusan Bupati Siak Nomor 671 /HK/KPTS/2023 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak