1. a. Perpindahan Penduduk Orang Asing ITAP Dalam 1 (satu) Kab/Kota dan Antar Kab/Kota. 1) Fotokopi KK. 2) Fotokopi KTP-el. 3) Fotokopi dokumen perjalanan. 4) Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap. 5) Mengisi formulir F-1.03. (Pasal 27 ayat (2) Perpres 96/2018)
2. b. Perpindahan Penduduk Orang Asing ITAS Dalam 1 (satu) Kab/Kota dan Antar Kab/Kota 1) Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal. 2) Fotokopi dokumen perjalanan. 3) Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas. 4) Mengisi formulir F-1.03. (Pasal 27 ayat (3) Perpres 96/2018)

1. a. Pemohon 1) Pemohon datang langsung ke loket pelayanan; 2) Pemohon mengisi dan mendatangani formulir; 3) Bila tidak lengkap berkas dikembalikan.
2. b. Pemeriksaan Berkas oleh Operator SIAK 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan oleh Operator SIAK; 2) Dokumen persyaratan TIDAK LENGKAP, maka diberitahukan ke Pemohon untuk dilengkapi; 3) Dokumen persyaratan LENGKAP akan diproses oleh Operator SIAK;
3. c. Validasi Berkas oleh Validator 1) Proses validasi berkas oleh sub koordinasi / validator; 2) Dokumen persyaratan TIDAK LENGKAP dikembalikan keOperator SIAK untuk diberitahukan ke Pemohon ; 3) Dokumen persyaratan LENGKAP akan diproses / dilanjutkan ke verifikator / kabid;
4. d. Verifikasi Berkas oleh Kabid. 1) Proses verifikasi berkas oleh Kabid; 2) Dokumen persyaratan TIDAK LENGKAP, maka dikembalikan ke Operator SIAK untuk diberitahukan ke Pemohon; 3) Dokumen persyaratan lengkap akan diproses pengajuan TTE.
5. e. Proses Sertifikasi Elektronik (TTE) 1) Dokumen persyaratan TIDAK LENGKAP, pengajuan TTE DITOLAK oleh Kepala Dinas ; 2) Dokumen persyaratan LENGKAP, dilakukan sertifikasi elektronik oleh Kepala Dinas.
6. f. Cetak Dokumen oleh Operator Cetak 1) Operator SIAK menerbitkan SKPOA ; 2) Operator SIAK menyampaikan SKPOA ke pemohon; 3) Operator mengarsipkan.

1. Waktu penyelesaian 25 (dua puluh lima menit) sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan apabila terjadi ganguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan.

Tidak dipungut biaya

Dokumen Kependudukan berupa Surat Keterangan Pindah Orang Asing (SKP OA).