1. Surat Permohonan dari Kejaksaan Pekalongan
2. Surat Keputusan / Pemberitahuan Kepala DPMPPA Kota Pekalongan
3. Surat Tugas Tim Teknis LP-PAR Bidang Psikologi (Psikolog)

1. Permohonan saksi ahli bidang psikologi (psikolog) oleh Kejaksaan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Ketua LP-PAR memutuskan dan atau berkoordinasi dengan Tim Teknis LP-PAR bidang psikologi / hukum / medis / sosial untuk menentukan apakah permohonan saksi ahli diterima atau tidak
3. Hasil koordinasi menjadi bahan pertimbangan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengeluarkan Surat Keputusan
4. Apabila permohonan diterima maka akan dikeluarkan Surat Tugas sebagai Saksi Ahli Psikologi (Psikolog) oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak. Apabila permohonan ditolak akan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan
5. Ketua LP-PAR berkoordinasi dengan Anggota Tim Teknis bidang psikologi / medis/ hukum/ sosial dan Jaksa Penuntut Umum
6. Ketua LP-PAR memberikan arahan kepada Sekretaris Tim Teknis (Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak) untuk menyiapkan dokumen persyaratan pendampingan dan dokumen lain yang dibutuhkan serta mendokumentasikan kegiatan
7. Pemberian layanan bantuan saksi ahli psikologi terkait kekerasan berbasis gender dan anak di persidangan

5 (lima) hari kerja, Penyelesaian 14 (empat belas) hari kerja (syarat lengkap)

-          Senin - kamis      :  09.00 – 14.00 WIB

Istirahat               : 12.00 – 12. 30 WIB

-          Jumat                    : 08.00 – 10.30 WIB

Tidak dipungut biaya

Bantuan Saksi Ahli Psikologi terkait Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Persidangan

Penanggung jawab pelaksana dan atau Fulltimer (Divisi Penerimaan Pengaduan)

Pengaduan tidak langsungg

Telp : 085642622226 (Fulltimer LP-PAR Kota Pekalongan)

Pengaduan langsung

1.       Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas

2.       Petugas merespon pengaduan pemohon sesuai kebutuhan pengaduan

3.       Petugas mencatat dan memberikan informasi terkait pelayanan pengaduan