1. Surat Tugas / Rujukan / Pengantar Kepala DPMPPA Kota Pekalongan ke bidang hukum tim profesi LP-PAR/ lembaga bantuan hukum Unikal / Aisyiyah / Lembaga terkait lain

1. Permohonan untuk difasilitasi bantuan dan / rujukan bantuan hukum diajukan oleh Pemohon kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Ketua LP-PAR memutuskan dan atau berkoordinasi dengan Tim Teknis LP-PAR bidang psikologis/hukum/medis/sosial untuk menentukan apakah permohonan pemohon diterima untuk didampingi bantuan hukum (khusus replik duplik pengajuan perceraian bagi korban kekerasan)/dirujuk ke lembaga bantuan hukum
3. Hasil koordinasi menjadi bahan pertimbangan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengeluarkan Surat Rujukan / Surat Tugas
4. Apabila permohonan diterima maka akan dikeluarkan Surat Pengantar Rujukan / Surat Tugas oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak dan akan diberitahukan atau dikirimkan kepada pemohon. Apabila permohonan ditolak akan diberitahukan melalui surat pemberitahuan
5. Ketua LP-PAR berkoordinasi dengan Tim Profesi Bidang Hukum / lembaga bantuan hukum lainnya
6. Ketua LP-PAR memberikan arahan kepada Sekretaris Tim Teknis (Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak) / Fulltimer / Pelaksana untuk menyiapkan dokumen persyaratan rujukan dan dokumen lain yang dibutuhkan serta mendokumentasikan kegiatan
7. Pemberian layanan

5 (lima) hari kerja, Penyelesaian 14 (empat belas) hari kerja (syarat lengkap)

-          Senin - kamis      :  09.00 – 14.00 WIB

Istirahat               : 12.00 – 12. 30 WIB

-          Jumat                    : 08.00 – 10.30 WIB

Tidak dipungut biaya

Pelayanan dan/ Rujukan Bantuan Hukum Korban Kekerasan

Penanggung jawab pelaksana dan atau Fulltimer (Divisi Penerimaan Pengaduan)

Pengaduan tidak langsungg

Telp : 085642622226 (Fulltimer LP-PAR Kota Pekalongan

Pengaduan langsung

1.       Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas

2.       Petugas merespon pengaduan pemohon sesuai kebutuhan pengaduan

3.       Petugas mencatat dan memberikan informasi terkait pelayanan pengaduan