1. a. Kartu Keluarga (KK); dan
2. b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). (Pasal 28 ayat (2) Perpres 96/2018)

1. a. Warga Negara Indonesia (WNI) mengisi F-1.03;
2. b. WNI menyerahkan KK, KTP-el dan/atau Kartu Identitas Anak (KIA) kepada Dinas;
3. c. Dinas menyerahkan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN);
4. d. Dinas mengganti KK dan menerbitkan KK dengan nomor KK tetap apabila Kepala Keluarga tidak pindah;
5. e. Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK baru apabila Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah; dan
6. f. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun tidak pindah, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa. Solusinya adalah ada Saudara yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam Keluarga ini atau anak-anak dimaksud dititipkan pada Kartu Keluarga Saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali.
7. Catatan: WNI yang telah pindah dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 hari sejak kedatangannya. (Pasal 18 ayat (3) UU 23/2006).

Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari sejak berkas permohonan lengkap dan benar.

Tidak dipungut biaya

Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)