1. Surat pengantar mutasi dari Gubernur jika mutasi antar Kabupaten/Kota)
2. Surat pengantar mutasi dari PPK instansi penerima
3. Nota usul mutasi
4. Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan
5. Surat permintaan persetujuan mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki
6. Analisis jabatan dan Analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan diduduki
7. Surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki
8. Analisis jabatan dan Analisis beban kerja terhadap jabatan PNS saat ini
9. Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/ atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama
10. Fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir
11. Fotokopi sah penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir
12. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JEP Pratama
13. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal
14. Keputusan pendelegasian dari PPK untuk menandatangani surat persetujuan mutasi (jika surat permintaan/ persetujuan mutasi tidak ditandatangani oleh PPK)

1. Instansi pengusul mengunggah kelengkapan berkas usul pada aplikasi pendukung layanan
2. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kanreg X BKN melakukan verifikasi berkas usulan
3. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kanreg X BKN menetapkan Pertimbangan Teknis jika usulan disetujui. Berkas usul yang dinyatakan BTL dikembalikan ke instansi pengusul untuk dilengkapi. Berkas usul yang dinyatakan TMS dikembalikan ke instansi pengusul.
4. Instansi pengusul mengunduh Pertimbangan Teknis Melalui aplikasi pendukung layanan untuk ditindaklanjuti dengan penetapan Surat Keputusan.

15 (lima belas) hari kerja per instansi sejak usul diterima lengkap dan benar

Tidak dipungut biaya

Persetujuan Teknis Pindah Instansi

               iii.          Facebook : @kanreg10bkn;

f.     kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

                  i.          website : www.lapor.go.id;

                 ii.          SMS melaıui nomor 1708;

               iii.          twitter : @lapor1708; dan

                iv.          aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.

g.    Ombudsman RI melalui :

h.   https://ombudsman.go.id/pengaduan

https://helpdesk.krx-bkn.my.id/