1. Memiliki Surat Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) atau Persetujuan Lingkungan, atau Memiliki Bukti Surat Penerimaan SPPL.
2. Memiliki izin lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL dan UKL-UPL
3. Memiliki teknologi serta sarana pengolahan air limbah atau instalasi pengolahan air limbah (IPAL) baik individual maupun komunal
4. Memiliki hasil pengujian laboratarium kualitas air limbah oleh laboratorium terakreditasi
5. Kualitas dan debit air limbah yang dibuang telah sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan
6. Memiliki prosedur operasional standar pengolahan air limbah domestik dan sistem tanggap darurat

1. Pemohon menyampaikan pengajuan secara tertulis ke Dinas Lingkungan Hidup untuk dilakukan pencatatan surat masuk melalui Subbag Umum dan Kepegawaian
2. Subbag Umum dan Kepegawaian melakukan pencatatan surat masuk dan melakukan disposisi surat ke Sekretaris Dinas untuk dilanjutkan kepada Kepala Dinas
3. Kepala Dinas melanjutkan disposisi kepada Kepala Bidang untuk diteliti persyaratan dan/atau kelengkapan berkas permohonan
4. Kepala Bidang memeriksa permohonan dan menyampaikan disposisi lanjutan kepada Pejabat Fungsional yang disetarakan dan membubuhkan paraf koordinasi untuk diteliti oleh Pejabat Fungsional yang disetarakan
5. Pejabat Fungsional yang disetarakan menerima dan meniliti berkas yang telah didisposisi oleh Kepala Bidang. Selanjutnya, Menyiapkan bahan kajian untuk diteliti dan dilakukan pengkajian oleh Tim Kajian
6. Tim kajian terdiri dari Sekretaris Dinas, Kepala Bidang terkait, dan Pejabat Fungsional yang disetarakan. Tim kajian melakukan pemeriksaan, penelaahan, dan membuat draft Persetujuan hasil tim kajian untuk jadi masukan bagi pengambil kebijakan (kepala dinas). Dalam hal tim kajian sepakat untuk memberikan Persetujuan. Tim kajian membuat Surat Persetujuan Teknis Pembuangan Limbah Cair (Perstek IPAL) yang dilengkapi dengan paraf koordinasi mulai dari Pejabat Fungsional yang disetarakan, Kepala Bidang, hingga Sekretaris Dinas dan disampaikan kepada Kepala Dinas. Namun jika tim kajian tidak sepakat, tim kajian membuat catatan alasan tidak dikeluarkannya Surat Persetujuan Teknis Pembuangan Limbah Cair (Perstek IPAL)
7. Kepala Dinas menandatangani Surat Persetujuan Teknis Pembuangan Limbah Cair (Perstek IPAL) setelah mendapat keterangan dari Tim Kajian. Surat didisposikan ke subbagian Umum dan Kepegawaian untuk dilakukan pencatatan surat keluar
8. Subbagian melakukan pencatatan dan menyampaikan Surat Persetujuan Teknis Pembuangan Limbah Cair (Perstek IPAL) yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas kepada Pemohon
9. Pemohon menerima Surat Persetujuan izin pembuangan limbah cair/izin IPAL
10. Pejabat fungsional yang disetarakan menerima catatan penolakan Surat Persetujuan izin pembuangan limbah cair/izin IPAL yang telah dibuat oleh Tim kajian dan membuat Draft Surat Penolakan. Surat disampaikan kepada Kepala Bidang
11. Kepala Bidang membubuhkan tanda paraf atas Surat Penolakan dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas
12. Kepala Dinas menandatangani surat penolakan yang dilengkapi dengan stempel dan paraf koordinasi dari Kepala Bidang
13. Subbagian Umum dan kepegawaian membuat mencatat surat penolakan dan melakukan pembukuan surat keluar
14. Pemohon menerima surat penolakan atas usulan Surat Persetujuan izin pembuangan limbah cair/izin IPAL

Hari Sabtu dan Minggu tidak termasuk hari kerja

1. Biaya Pelayanan dari OPD Gratis. 
2. Biaya Lain diluar kepentingan pelayanan OPD menjadi tanggungan pemohon.

Produk Layanan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Alamat Pengurusan berkas dan keluhan di :