1. 1. Surat Usulan/telaah staf dari Perangkat Daerah yang sudah didisposisi oleh Bupati
2. 2. Draft perubahan SOTK Perangkat Daerah

1. 1. Perangkat Daerah menyusun Nota dinas/Telaah staf ke Bupati untuk permohonan adanya perubahan SOTK.
2. 2. Bupati memberikan disposisi, kemudian ditindaklanjuti Sub Bagian Kelembagaan.
3. 3. Sub Bagian Kelembagaan mempelajari dan menyusun draft Peraturan Bupati Perubahan SOTK.
4. 4. Sub Bagian Kelembagaan melakukan rapat pembahasan bersama Tim
5. 5. Draft perubahan SOTK sesuai hasil pembahasan kemudian diproses oleh Bagian Hukum.
6. 6. Bagian Hukum melakukan proses fasilitasi ke Biro Hukum Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan.
7. 7. Draft yang sudah difasilitasi selanjutnya direvisi yang kemudian diproses untuk pemarafan Draft oleh Tim Penataan.
8. 8. Draf perubahan yang sudah diparaf selanjutnya proses penandatanganan oleh Bupati.

3 bulan sampai dengan 6 bulan

Tidak dipungut biaya

1. Surat Sekda mengenai pertimbangan dan/atau persetujuan usulan penataan kelembagaan; 2. Draft Peraturan Bupati perubahan SOTK

1. Melalui konsultasi;

2. Melalui telepon;

3. Melalui komunikasi secara elektronik (email) sesuai bidang tugasnya