1. A. Perorangan, Badan Hukum, Kelompok Masyarakat, Koperasi, dan Pemerintah Daerah. 1. Surat izin lokasi; 2. Kajian dampak kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan sekitarnya; 3. Pertimbangan aspek teknis, aspek lingkungan hidup, dan aspek sosial ekonomi. (*)Catatan : Permohonan izin pengelolaan untuk pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka penanaman modal asing harus mendapatkan izin Menteri
2. B. Persyaratan Teknis dan Operasional 1. Perseorangan/Badan Hukum : Pemohon juga harus memenuhi persyaratan teknis sesuai klasifikasi bidang kegiatan masing-masing, sebagaimana berikut: a) Kegiatan Produksi Garam, minimal memuat : 1) Tersedianya sarana dan prasarana, dapat berupa : a) memiliki atau menguasai lahan darat; b) ketersediaan akses air laut; c) memiliki jaringan/instalasi air; d) memiliki mesin penyedot air; e) desain rinci; dan/atau f) konstruksi kanal. 2) memiliki tenaga kerja dengan kualifikasi pengalaman di bidang teknologi produksi garam, teknik pantai, dan/atau lingkungan laut; 3) menggunakan teknologi yang memenuhi persyaratan lingkungan. b) Kegiatan biofarmakologi, minimal memuat : 1) Tersedianya sarana dan prasarana, dapat berupa : a) Alat selam; b) Media pengembangbiakan; c) Laboratorium; d) desain rinci; dan/atau e) alat dan bahan laboratorium. 2) memiliki tenaga kerja dengan kualifikasi pengalaman di bidang biologi laut, farmasi, dan/atau lingkungan laut. 3) Menggunakan teknologi yang memenuhi persyaratan lingkungan. c) Kegiatan bioteknologi, minimal memuat : 1) Tersedianya sarana dan prasarana, dapat berupa : a) Alat selam; b) Media pengembangbiakan; c) Kapal; d) desain rinci; dan/atau e) sarana ekstraksi. 2) memiliki tenaga kerja dengan kualifikasi pengalaman di bidang biologi laut, farmasi, dan/atau lingkungan laut. 3) menggunakan teknologi yang memenuhi persyaratan lingkungan. d) Kegiatan pemanfaatan air laut, minimal memuat : 1) tersedianya sarana dan prasarana, dapat berupa : a) ekstraksi. b) kapal; c) instalasi/jaringan; d) mesin pompa; e) fasilitas penampungan air; f) sarana produksi; g) desain rinci; dan/atau h) alat pengolah air; 2) memiliki tenaga kerja dengan kualifikasi keahlian di bidang teknik kelautan, teknik industri, dan/atau lingkungan laut; dan 3) menggunakan teknologi yang memenuhi persyaratan lingkungan. e) Kegiatan wisata bahari, minimal memuat : 1) tersedianya sarana dan prasarana, dapat berupa : a) kapal; b) alat selam; c) alat keselamatan; d) tanda lokasi wisata; e) desain rinci; dan/atau f) bangunan wisata laut; 2) memiliki tenaga kerja dengan kualifikasi keahlian di bidang pariwisata dan lingkungan laut; dan 3) menggunakan teknologi yang memenuhi persyaratan lingkungan. f) Kegiatan pemasangan pipa dan kabel bawah laut, minimal memuat : 1) tersedianya sarana dan prasarana, dapat berupa : a) kapal; b) bangunan laut; c) instalasi pipa dan kabel; d) desain rinci; dan/atau e) sarana produksi; 2) memiliki tenaga kerja dengan kualifikasi keahlian di bidang penyelaman, teknik pengelasan, pelayaran, operator mesin/alat bantu kapal, teknik kelautan; dan/atau lingkungan laut; dan 3) menggunakan teknologi yang memenuhi persyaratan lingkungan. g) Kegiatan pengangkatan BMKT, minimal memuat : 1) tersedianya sarana dan prasarana, dapat berupa; a) kapal; b) peralatan survei bawah laut; c) peralatan kerja, paling sedikit berupa peralatan scuba, peralatan potong, dan peralatan penyelaman; d) desain rinci; dan/atau e) peralatan keselamatan laut; 2) memiliki tenaga kerja dengan kualifikasi keahlian di bidang arkeologi, teknik kelautan, penyelaman, fotografi bawah air, dan/atau lingkungan laut; dan 3) menggunakan teknologi yang memenuhi persyaratan lingkungan. Pemohon juga harus memenuhi persyaratan operasional dengan klasifikasi bidang kegiatan masing-masing, sebagaimana berikut: 1) Kegiatan Produksi Garam, meliputi : a) pengambilan air laut mempertimbangkan keberadaan biota laut dan ekosistemnya; b) menerapkan standar operasional prosedur pengambilan air laut; c) kajian dampak terhadap lingkungan; dan d) rencana operasional. 2) Kegiatan biofarmakologi, meliputi : a) pengambilan biota laut mempertimbangkan keberadaan biota laut dan ekosistemnya; b) menerapkan standar operasional prosedur pengambilan biota laut; c) kajian dampak terhadap lingkungan; dan d) rencana operasional. 3) Kegiatan bioteknologi, meliputi : a) Pengambilan biota laut mempertimbangka keberadaan biota laut dan ekosistemnya; b) menerapkan standar operasional prosedur pengambilan biota laut; c) kajian dampak terhadap lingkungan; dan d) rencana operasional. 4) Kegiatan pemanfaatan air laut, meliputi : a) Pengambilan air laut mempertimbangkan b) keberadaan biota laut dan ekosistemnya; c) menerapkan standar operasional prosedur pengambilan air laut; d) kajian dampak terhadap lingkungan; dan e) rencana operasional. 5) Kegiatan wisata bahari, meliputi : a) pelaksanaan wisata bahari mempertimbangkan keberadaan biota laut dan ekosistemnya; b) menerapkan standar operasional prosedur wisata bahari; c) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diberikan oleh Kepala Daerah dan/atau SKPD teknis yang berwenang; d) kajian dampak terhadap lingkungan; dan e) rencana operasional. 6) Kegiatan pemasangan pipa dan kabel bawah laut, meliputi : a) pelaksanaan pemasangan pipa dan kabel bawah laut mempertimbangkan keberadaan biota laut dan ekosistemnya; b) menerapkan standar operasional prosedur pemasangan pipa dan kabel bawah laut; c) kajian dampak terhadap lingkungan; dan d) rencana operasional. 7) Kegiatan pengangkatan BMKT, meliputi : a) pelaksanaan pengangkatan BMKT mempertimbangkan keberadaan biota laut dan ekosistemnya; b) menerapkan standar operasional prosedur pengangkatan BMKT; c) kajian dampak terhadap lingkungan;dan d) rencana operasional. 2. Kelompok Masyarakat Tradisional/Lokal : Pemohon juga harus memenuhi persyaratan teknis sesuai klasifikasi bidang kegiatan masing-masing, sebagaimana berikut: 1) Kegiatan Produksi Garam, minimal memuat : a) Tersedianya sarana dan prasarana, dapat berupa: 1. memiliki atau menguasai lahan darat; 2. ketersediaan akses air laut; 3. memiliki jaringan/instalasi air; 4. memiliki mesin penyedot air; 5. desain rinci; dan/atau 6. konstruksi kanal. b) memiliki tenaga kerja dengan kualifikasi pengalaman di bidang teknologi produksi garam, teknik pantai, dan/atau lingkungan laut. c) menggunakan teknologi yang memenuhi persyaratan lingkungan. 2) Kegiatan wisata bahari, minimal memuat : a) tersedianya sarana dan prasarana, dapat berupa; 1. kapal; 2. alat selam; 3. alat keselamatan; 4. tanda lokasi wisata; 5. desain rinci; dan/atau 6. bangunan wisata laut; b) memiliki tenaga kerja dengan kualifikasi keahlian di bidang pariwisata dan lingkungan laut; dan c) menggunakan teknologi yang memenuhi persyaratan lingkungan. Pemohon juga harus memenuhi persyaratan operasional dengan klasifikasi bidang kegiatan masing-masing, sebagaimana berikut: 1) Kegiatan Produksi Garam, meliputi : a) pengambilan air laut mempertimbangkan keberadaan biota laut dan ekosistemnya; b) menerapkan standar operasional prosedur pengambilan air laut; c) kajian dampak terhadap lingkungan; dan d) rencana operasional. 2) Kegiatan wisata bahari, meliputi : a) pelaksanaan wisata bahari mempertimbangkan keberadaan biota laut dan ekosistemnya; b) menerapkan standar operasional prosedur wisata bahari; c) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diberikan oleh Kepala Daerah dan/atau SKPD teknis yang berwenang; d) kajian dampak terhadap lingkungan

1. -

30 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

Surat Rekomendasi Izin Pengelolaan

<meta charset="UTF-8" /><style class="WebKit-mso-list-quirks-style"> </style>

a.   Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :

1.   Aplikasi SP4N Lapor Pusat

2.   Email : diskanla@jatimprov.goi.id

3.   Website : https://dkp.jatimprov.go.id/

b.   Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:

1.   Cek administrasi

2.   Cek lapangan

3.   Koordinasi internal / eksternal