1. Surat Pengantar dari Perangkat Daerah Pemrakarsa;
2. Draft Rancangan Peraturan Bupati.

1. Perangkat Daerah Pemrakarsa mengusulkan draft Raperbup ke Bagian Hukum;
2. Staf Pelaksana pada Bagian Hukum mengadministrasikan surat usulan dari PD Pemrakarsa perihal usulan Raperbup;
3. Kepala Bagian Hukum mendisposisi usulan draft Raperbup tersebut untuk ditindak lanjuti oleh Sub Koordinator;
4. Sub Koordinator memerintahkan Staf untuk mengoreksi Raperbup;
5. Bagian Hukum melakukan koordinasi dengan PD pemrakarsa terhadap Raperbup yang diajukan;
6. Bagian Hukum melaksanakan pembahasan Raperbup dengan instansi terkait;
7. Bagian Hukum melakukan penyesuaian/ revisi Raperbup secara final;
8. Paraf Koordinasi;
9. Penetapan Peraturan Bupati oleh Bupati;
10. Pengundangan Peraturan Bupati dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah;
11. Penomoran, Pemberian Salinan, Pengarsipan serta Penyebarluasan.

Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Bupati membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan

Tidak dipungut biaya

Keputusan Bupati

a.     Media langsung atau tatap muka dengan petugas di ruang Pengaduan, Lantai 2 Bagian Hukum Sekratariat Daerah Kabupaten Grobogan, Jl. Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi

b.     Media Telepon

·           Telepon Kantor : (0292) 421040

c.     Media Sosial :

· E-mail      : hukumgrobogan@gmail.com

· Facebook  : JDIH Kabupaten Grobogan