1. Surat Pengantar dari Perangkat Daerah Pemrakarsa;
2. Draft Rancangan Peraturan Daerah;
3. Naskah Akademik/ Kajian/Analis

1. Perangkat Daerah Pemrakarsa mengusulkan draft Raperda sesuai dengan Propemperda ke Bagian Hukum;
2. Staf Pelaksana pada Bagian Hukum mengadministrasikan surat usulan dari PD Pemrakarsa perihal usulan Raperda;
3. Kepala Bagian Hukum mendisposisi usulan draft Raperda tersebut untuk ditindak lanjuti oleh Sub Koordinator Perundang-undangan;
4. Bagian Hukum melaksanakan rapat koordinasi dengan PD pemrakarsa terhadap Raperda yang diajukan;
5. Bagian Hukum melaksanakan penyebarluasan draft Raperda kepada masyarakat secara tatap muka/ media elektronik (Public Hearing);
6. Bagian Hukum melaksanakan pembahasan Raperda dengan DPRD;
7. Melaksanakan fasilitasi untuk Perda non evaluasi ke Pemerintah Provinsi;
8. Pengambilan Keputusan oleh DPRD;
9. Melaksanakan evaluasi bagi Perda wajib evaluasi ke Pemerintah Provinsi;
10. Paraf Koordinasi;
11. Penetapan Perda oleh Bupati;
12. Pengundangan dalam Lembaran Daerah;
13. Penomoran, Dokumentasi, Pengarsipan serta Penyebarluasan.

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah

a.     Media langsung atau tatap muka dengan petugas di ruang Pengaduan, Lantai 2 Bagian Hukum Sekratariat Daerah Kabupaten Grobogan, Jl. Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi

b.     Media Telepon

·           Telepon Kantor : (0292) 421040

c.      Media Sosial :

· E-mail : hukumgrobogan@gmail.com

· Facebook : JDIH Kabupaten Grobogan

• Instagram : hukum_grobogan