1. Perjanjian Waralaba yang memuat paling sedikit materi atau klausula: nama dan alamat para pihak; jenis Hak Kekayaan Intelektual; kegiatan usaha; hak dan kewajiban Pemberi Waralaba Lanjutan dan Penerima Waralaba Lanjutan; bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh Pemberi Waralaba Lanjutan kepada Penerima Waralaba Lanjutan; wilayah usaha; jangka waktu Perjanjian Waralaba; tata cara pembayaran imbalan; penyelesaian sengketa; tata cara perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Waralaba; jaminan; jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh Penerima Waralaba Lanjutan.
2. Prospektus penawaran waralaba yang memuat paling sedikit materi atau klausula: Data identitas Pemberi Waralaba Lanjutan; Legalitas Usaha Sejarah Kegiatan usahanya; Struktur organisasi Pemberi Waralaba Lanjutan; Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir; Jumlah Tempat Usaha; Daftar Penerima Waralaba Lanjutan; Hak dan Kewajiban Pemberi Waralaba Lanjutan;
3. Hak Kekayaan Intelektual.
4. Formulir data teknis Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri
5. Menggunakan logo waralaba;
6. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Perdagangan melalui Lembaga OSS apabila sudah tidak menjalankan kegiatan usaha waralaba;
7. Menyampaikan laporan secara tertulis apabila terdapat perubahan prospektus penawaran waralaba melalui Lembaga OSS;
8. Menyampaikan laporan secara tertulis apabila terdapat perubahan perjanjian waralaba melalui Kementerian/ Lembaga.

1. Pemohon datang ke kantor DPMPTSP Kab. OKI atau bisa melalui layanan SIANJALI atau BOLU CUPU Jika persyaratan lengkap bisa langsung diproses Sertifikat Standar atau Izin terbit

3 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri

1. Ruang Pelayanan Pengaduan 2. Email : pengaduan.dpmptsp.kab.oki@gmail.com 3. Website : http://dpmptsp.kaboki.go.id 4. No. HP / Telp / Fax Pengaduan : 081273345869 / (0712) 322869 5. Surat ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu