1. Pernyataan bahwa TPP telah memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan hasil IKL
2. Fotocopy sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji untuk pengelola/pemilik/penanggungjawab TPP
3. Fotocopy sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji untuk penjamah pangan
4. Hasil pemeriksaan sample pangan di laboratoriumm terakreditasi KAN atau yang ditetapkan pemerintah daerah memenuhi standar persyaratan (1 bulan terakhir)

1. a. Pelaku usaha datang ke Dinas Kesehatan melalui Bidang Kesehatan Masyarakat mengajukan permohonan dan diterima oleh petugas.
2. b. Petugas memverifikasi persyaratan pelaku usaha.
3. c. Jika pelaku usaha belum memiliki sertifikat pelatihan keamanan pangan bagi pemilik / penanggungjawab dan penjamah makanan sesuai persyaratan, maka berkas dikembalikan kepada pelaku usaha untuk dilengkapi persyaratannya.
4. d. Jika persyaratan lengkap, petugas akan menindaklanjuti dengan kunjungan ke tempat usaha untuk melaksanakan inspeksi kesehatan lingkungan dalam rangka pemenuhan persyaratan kesehatan pangan olahan siap saji.
5. e. Hasil IKL dan atau bukti hasil uji laboratorium tidak memenuhi syarat, di waktu untuk memperbaiki kekurangan dan melakukan ijin ulang laboratorium.
6. f. Hasil IKL memenuhi syarat dan bukti hasil uji laboratorium pemenuhan standar kesehatan lingkungan.
7. g. Pelaku usaha komersil melakukan upload persyaratan teknis melalui sistem Online Single Submission (OSS).
8. h. Pelaku usaha non komersil menyerahkan persyaratan teknis ke DPMPPTSP.
9. i. Dinas Kesehatan menerbitkan surat rekomendasi SLHS setelah melakukan verifikasi berkas persyaratan di sistem OSS (Komersil).
10. j. Jika tidak memenuhi syarat pelaku usaha melakukan perbaikan persyaratan.
11. k. Jika memenuhi syarat, Dinas Kesehatan mengupload surat rekomendasi pada sistem OSS dan menyerahkan surat rekomendasi SLHS Asli kepada DPMPPTSP.
12. l. Dinas Kesehatan melampirkan surat rekomendasi kepada DPMPPTSP bagi pelaku usaha non komersil.

a.   Pangan olahan siap saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha seperti pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, toko roti, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling (food truck), usaha pangan olahan siap saji yang tidak dikemas, dan penjaja makanan keliling atau usaha sejenis.

b.     Tempat Pengelolaan Pangan olahan siap saji yang selanjutnya disebut TPP adalah sarana produksi untuk menyiapkan, mengolah, mengemas, menyimpan, menyajikan dan/atau mengangkut pangan olahan siap saji baik yang bersifat komersial maupun nonkomersial. TPP yang dimaksud dalam peraturan ini adalah TPP komersial.

c.   TPP komersial adalah usaha penyediaan pangan olahan siap saji yang memperdagangkan produknya secara rutin, misalnya jasa boga/katering, rumah makan/restoran, gerai pangan jajanan, gerai pangan jajanan keliling, sentra gerai pangan jajanan/kantin, TPP tertentu, dan Depot Air Minum (DAM).

d.      Jasa boga/katering adalah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang produknya siap dikonsumsi bagi umum di luar tempat usaha atas dasar pesanan dan tidak melayani makan di tempat usaha (dine in).

e.   Restoran adalah TPP yang produknya siap dikonsumsi bagi umum di dalam tempat usaha/melayani makan di tempat (dine in) serta melayani pesanan di luar tempat usaha.

f.  TPP Tertentu adalah TPP yang produknya memiliki umur simpan satu sampai kurang dari tujuh hari pada suhu ruang.

g.   Depot Air Minum yang selanjutnya disebut DAM adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.

h.      Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang selanjutnya disingkat SLHS adalah bukti tertulis keamanan pangan untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan kesehatan pangan olahan siap saji.

i.        Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji yang selanjutnya disebut sertifikat pelatihan adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang kepada pengelola/pemilik/penanggung jawab TPP dan penjamah pangan yang telah mengikuti pelatihan keamanan pangan siap saji.

j.        Pengelola/pemilik/penanggung jawab TPP adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap operasional TPP.

k.      Penjamah pangan adalah setiap orang yang menangani atau kontak secara langsung dengan pangan, peralatan memasak, peralatan makan, dan/atau permukaan yang kontak dengan pangan.

l.        Tenaga Sanitarian adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang Kesehatan Lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.

m.    Inspeksi Kesehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat IKL adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat.

Tidak dipungut biaya

Penerbitan Surat Rekomendasi SLHS TPP Olahan Siap Saji

a. Langsung melalui Tim Pengaduan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

b. Telp 0281 632971

c. Kotak Saran

d. susanmas.banyumaskab.go.id