1. Permohonan pemetaan wilayah;
2. Lokasi;
3. Rencana kegiatan;
4. Identitas pemohon; dan
5. Maksud dan tujuan penggunaan peta.

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan pemetaan wilayah ke DPUPRPERKIM Kab. Malinau;
2. Kepala DPUPRPERKIM mendisposisikan kepala Bidang Penataan Ruang;
3. Berdasarkan arahan kepala dinas, kepala bidang mengkordinir tim teknis untuk melakukan pemetaan yang dimohonkan;
4. Tahap: a. Mengumpulkan data; b. Melakukan survei lokasi; c. Mengolah data spasial; d. Verifikasi hasil pengolahan data spasial; dan e. Mencetak peta.
5. Peta divalidasi dan diparaf secara berjenjang oleh Petugas dan/atau pejabat teknis;
6. Peta yang telah divalidasi selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Dinas PUPRPERKIM;
7. Petugas wajib mengarsipkan seluruh dokumen ke dalam arsip Bidang Penataan Ruang baik secara cetak maupun digital (dokumen permohonan, dokumentasi survei, data pendukung dan peta).

3 Bulan

Tidak dipungut biaya

Peta wilayah

Bidang Penataan Ruang