1. Surat permohonan yang menginformasikan rencana kegiatan dan pernyataan kebenaran dokumen persyaratan.
2. Surat Kuasa bermaterai Rp.10.000 (Jika pemohon bukan pemilik lahan atau pemilik badan usaha);
3. Fotokopi KTP atau Identitas Pemohon dan/atau pemilik kuasa;
4. Profil Perusahaan atau Badan Hukum;
5. Fotokopi dokumen penguasaan hak atas tanah (sertifikat dan/atau SKPT);
6. Peta yang menunjukan delineasi lokasi dalam bentuk softfile shp, cetak peta dan daftar titik koordinat format DMS;
7. Detail Engineering Design (DED) a. Siteplan b. Situasi c. Denah d. Tampak e. Potongan f. Rencana MEP (Mechanical Electrical Plumbing)
8. Nomor Kontak Tlp/HP Pemohon.

1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan/usulan kegiatan pemanfaatan ruang ke DPMPTSP Kab. Malinau;
2. Dokumen permohonan/usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang TIDAK LENGKAP langsung dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
3. Permohonan/usulan kegiatan pemanfaatan ruang akan diproses jika dinyatakan LENGKAP (lembar ceklist terlampir);
4. Dokumen permohonan yang sudah LENGKAP didaftarkan ke surat masuk DPUPR-PERKIM oleh petugas loket;
5. Disposisi oleh Kepala Dinas PUPRPERKIM ke Bidang Penataan Ruang;
6. Kepala Bidang Penataan Ruang mendisposisikan perintah untuk proses lebih lanjut kepada Kepala Seksi dan Staf teknis terkait;
7. Berdasarkan arahan Kepala Bidang PR maka dilakukan survei lapangan yang menghasilkan berita acara;
8. Berdasarkan berita acara survei lapangan maka dilakukan analisis regulasi dan olah data spasial untuk pembuatan draft pertimbangan TKPRD/FPR (format pertimbangan TKPRD/FPR, format berita acara survei lapangan, format/layout peta terlampir);
9. Draft pertimbangan TKPRD/FPR divalidasi dan diparaf secara berjenjang oleh Petugas dan/atau pejabat teknis;
10. Pertimbangan TKPRD/FPR dan lampiran peta yang telah divalidasi selanjutnya ditandatangani oleh sekretaris TKPRD dan/atau Ketua TKPRD;
11. Petugas loket menginformasikan Pertimbangan TKPRD/FPR yang telah ditandatangani kepada petugas teknis DPMPTSP dengan mengisi buku tanda terima Pertimbangan TKPRD/FPR (lembar tanda terima terlampir);
12. Petugas teknis seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang wajib mengarsipkan seluruh dokumen permohonan dan Pertimbangan TKPRD/FPR serta lampirannya ke dalam arsip Bidang Penataan Ruang baik secara cetak maupun digital.

Sejak persyaratan dinyatakan lengkap sampai penerbitan Pertimbangan TKPRD/FPR maksimal 16 Hari kerja.

Mengacu kepada ketentuan retribusi yang berlaku.

Ceklist kelengkapan persyaratan; Berita acara survei lapangan; Pertimbangan TKPRD/FPR; Tanda serah terima dokumen pertimbangan TKPRD/FPR.

Bidang Penataan Ruang