1. LHP APIP dan LHP Aparat Pengawas Eksternal

1. Menerima LHP APIP, LHP Aparat Pengawas Eksternal
2. Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Walikota
3. Memerintahkan TPKD untuk memproses lebih lanjut
4. Melakukan pemberitahuan kepada Perangkat daerah terkait dengan adanya kerugian daerah Melakukan pemeriksaan kinerja ke obrik
5. Memberikan jawaban atas temuan kerugian daerah kepada TPKD
6. Melakukan verifikasi dokumen dan keterangan dari subjek atas temuan kerugian daerah
7. Membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)/ Surat Keterangan Kesanggupan, Apabila terbukti karena kelalaian perbuatannya yang mengakibatkan kerugian daerah
8. Melaporkan hasil verifikasi kepada Walikota
9. Melaporkan hasil verifikasi kepada BPK (Khusus tuntutan perbendaharaan)
10. Membuat draft Keputusan Walikota tentang Penetapan Kerugian Daerah
11. Mengajukan draf Keputusan Walikota tentang Penetapan Kerugian Daerah untuk ditanda tangani Walikota
12. Menandatangani Penetapan Kerugian Daerah
13. Menyampikan Penetapan Kerugian Daerah kepada Perangkat Daerah dan atau subyek
14. Memasukkan Penetapan Kerugian Daerah ke dalam Daftar Kerugian Daerah
15. Melaksanakan pemantauan/ tindak lanjut penyelesaian Ganti Kerugian Daerah
16. Melaporkan perkembangan pemantauan /penyelesaian Ganti Kerugian Daerah kepada Walikota
17. Melaporkan perkembangan pemantauan /penyelesaian Ganti Kerugian Daerah kepada BPK dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri

60 (enam puluh)hari kerja

Tidak dipungut biaya

Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi

a.  ULAS

b.  Telepon (0271) 719653

c.  Kunjungan Langsung

d.  Email: inspektorat@surakarta.go.id

e.  Sms gateway: 081225625900