1. LKS Tidak Berbadan Hukum 1. Surat permohonan pengajuan Izin Pendirian LKS; 2. Memiliki Akta/Nota pendirian dalam bentuk surat keputusan anggota; 3. AD dan ART LKS/ Orsos; 4. Foto copy izin domisili LKS/Orsos (Pemerintah Desa atau Kelurahan setempat); 5. Program dan kegiatan pelayanan dibidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 6. Struktur organisasi dan susunan kepengurusan LKS/ Orsos; 7. Memiliki alamat sekretariat LKS/Orsos yang jelas
2. LKS Berbadan Hukum 1. Surat permohonan ditujukan kepada Bupati Kepulauan Anambas Cq. Kepala Dinas Sosial; 2. Rekomendasi dari LKS Kabupaten /Kota; 3. Fotocopy Akte Notaris LKS/Orsos dari Notaris ; 4. Foto copy surat pengesahan LKS/Orsos dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia; 5. AD dan ART LKs/Orsos; 6. Keterangan domisili; 7. Foto copy rekening Bank atas nama LKS/Orsos; 8. Surat keputusan pengurus LKS/Orsos yang ditanda tangani oleh pembina LKS/Orsos; 9. Foto copy NPWP; 10. Struktur organisasi pengurus; 11. Program kerja di bidang kesejahteraan sosial; 12. Modal dan sumber dana; 13. Sumberdaya Manusia; 14. Sarana dan Prasaran.

1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis;
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek kembali kelengkapan berkas;
4. Apabila berkas tidak lengkap dan tidak layak dikembalikan ke PTSP;
5. Jika berkas lengkap maka layak diterbitkan Surat Rekomendasi;
6. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan Tanda Daftar/Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial;
7. Surat Non Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon.

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari  perangkat daerah berwenang

Tidak dipungut biaya

Tanda Daftar / Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial