1. Kriteria Pelaku Usaha : ? Wajib memiliki NIB, pendaftaran melalui OSS; ? Warga Negara Indonesia (WNI) dan bukan berasal dari investor asing; ? Pelaku usaha skala menengah atau besar / pihak tertentu;
2. Pemohon menyampaikan permohonan izin usaha melalui OSS;
3. Wajib memenuhi komitmen, terdiri atas : a. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; b. Rekomendasi bibit/benih ternak yang akan dikembangkan dari Komisi Bibit Ternak (jika galur baru).
4. Izin Lokasi;
5. IMB;
6. Dokumen UKL-UPL;
7. Surat pernyataan menerapkan pedoman budidaya yang baik (good farming practice;
8. 8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
9. Surat keterangan domisili
10. KTP Pemilik;
11. Izin Usaha Peternakan berlaku efektif setelah Pelaku usaha dinyatakan memenuhi komitmen berdasarkan hasil evaluasi.

1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis;
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek Kembali kelengkapan berkas;
4. Jika berkas memenuhi syarat tim teknis melakukan survei lapangan;
5. Apabila hasil survei tidak sesuai dan tidak layak tim teknis membuat berita acara dan mengembalikan berkas ke PTSP;
6. Jika sudah sesuai dan layak, maka tim teknis membuat berita acara kelayakan untuk diterbitkan surat rekomendasi;
7. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan surat Izin Usaha Peternakan;
8. Surat Izin yang telah terbit diserahkan ke pemohon

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari  perangkat daerah berwenang

Tidak dipungut biaya

Izin Usaha Peternakan

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,