1. Kriteria Pelaku Usaha : ? Warga Negara Indonesia (WNI) dan bukan berasal dari investor asing; ? Memiliki kekayaan bersih Rp. 50.000.000,00 s/d untuk kelas mikro dan kelas kecil paling banyak Rp. 500.000.000.000,00 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, untuk izin usaha budidaya hortikultura); ? Petani.
2. Pemohon menyampaikan permohonan pendaftaran usaha melalui OSS
3. Wajib memenuhi komitmen perizinan prasarana (pendaftaran sesuai dengan form isian 03-01 yang ada di lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 Tahun 2014 tentang pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura);
4. Dokumen UKL-UPL (luas Lahan ? 10 Ha);
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Surat Keterangan Domisili;
7. KTP Pemilik;
8. Memiliki Nomor Registrasi /Lahan Usaha diterbitkan oleh Dinas yang menyelenggarakan fungsi hortikultura di provinsi (pendaftaran ini bisa dibantu proses pendaftaran di Dinas terkait yang ada di Kabupaten);
9. Tanda Daftar Usaha hortikultura berlaku efektif setelah pelaku usaha dinyatakan memenuhi komitmen berdasarkan hasil evaluasi

1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis;
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek Kembali kelengkapan berkas;
4. Jika berkas memenuhi syarat tim teknis melakukan survei lapangan;
5. Apabila hasil survei tidak sesuai dan tidak layak tim teknis membuat berita acara dan mengembalikan berkas ke PTSP;
6. Jika sudah sesuai dan layak, maka tim teknis membuat berita acara kelayakan untuk diterbitkan surat rekomendasi;
7. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan surat Tanda daftar Usaha Budidaya Hortikultura;
8. Surat Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari  perangkat daerah berwenang

Tidak dipungut biaya

tanda daftar usaha budidaya hortikultura

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,