1. Kriteria Pelaku Usaha : ? Warga Negara Indonesia (WNI) dan bukan berasal dari investor asing; ? Memiliki luas usaha besar dari 25 Ha / menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 orang; ? Petani.
2. Pemohon menyampaikan permohonan pendaftaran usaha melalui OSS;
3. Wajib memenuhi : a. Dokumen UKL-UPL (Luas Lahan > 10 Ha) b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Surat keterangan domisili; d. KTP Pemilik;
4. Memenuhi komitmen pemenuhan perizinan prasarana;
5. Standar minimal hasil pemanenan dan penanganan pasca panen sesuai dengan Permentan Nomor 5 Tahun 2019 dan Permentan Nomor 45 Tahun 2019;
6. Tanda Daftar Usaha tanaman pangan berlaku efektif setelah pelaku usaha dinyatakan memenuhi komitmen berdasarkan hasil evaluasi.

1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis;
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek Kembali kelengkapan berkas;
4. Jika berkas memenuhi syarat tim teknis melakukan survei lapangan;
5. Apabila hasil survei tidak sesuai dan tidak layak tim teknis membuat berita acara dan mengembalikan berkas ke PTSP;
6. Jika sudah sesuai dan layak, maka tim teknis membuat berita acara kelayakan untuk diterbitkan surat rekomendasi;
7. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan surat Tanda Daftar Usaha Tanaman Pangan;
8. Surat Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari  perangkat daerah berwenang

Tidak dipungut biaya

Tanda Daftar Usaha Tanaman Pangan (1. Usaha proses produksi; 2. Usaha penanganan pasca panen; 3. Usaha dengan keterpaduan proses produksi dan pasca panen; 4. Perbenihan tanaman)

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,