1. • Surat Perjanjian Kerja sama (SPK) dibuat oleh Instansi Pemohon sebagai Pihak Pertama dalam perjanjian dan dikonfirmasikan kepada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Puslatbang PKASN) Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai Pihak Kedua dalam perjanjian. SPK berisi tentang kesepakatan hak serta kewajiban masing-masing pihak dalam kerjasama penyelenggaraan penilaian potensi dan lain-lain yang menjelaskan secara jelas tentang SPK tersebut. SPK ditandatangani paling lambat 5 (lima) hari sebelum kegiatan penilaian potensi;
2. • Berita Acara (BA) Persetujuan Standar Potensi yang berisi persetujuan standar aspek psikologi yang akan digunakan dalam penilaian potensi. BA ditandatangi oleh instansi pemohon maksimal 5 (lima) hari kerja sebelum kegiatan penilaian potensi dilaksanakan.

1. • Instansi Pemohon (Kementerian, Badan, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, atau Pemerintah Daerah) mengajukan permohonan kerjasama penilaian potensi kepada Kepala Puslatbang PKASN LAN;
2. • Instansi Pemohon menerima jawaban permohonan kerjasama penilaian potensi dari Kepala Puslatbang PKASN LAN;
3. • Instansi pemohon berkoordinasi dengan Kepala Balai Layanan Pemetaan Kompetensi/Pejabat yang ditunjuk untuk membahas persiapan penyelenggaraan penilaian potensi dan sebagai bahan penyusunan Surat Perjanjian Kerja sama (SPK);
4. • Instansi Pemohon mengirimkan daftar calon peserta (Asesi) yang akan mengikuti kegiatan penilaian potensi ke Balai Layanan Pemetaan Kompetensi;
5. • Balai Layanan Pemetaan Kompetensi melakukan penyiapan pelaksanaan pengambilan data (intake) penilaian potensi (administratif, substantif, Tim Penilaian potensi, sarana dan prasarana);
6. • Balai Layanan Pemetaan Kompetensi menyampaikan informasi kepada Instansi Pemohon mengenai rencana pelaksanaan intake dan data yang harus dilengkapi calon Asesi (dokumen formulir Daftar Riwayat Hidup dan mengisi Kuesioner);
7. • Tim Penilaian potensi datang ke lokasi penyelenggaraan penilaian potensi yang ditentukan Instansi Pemohon jika dilakukan secara luar jaringan (luring/klasikal);
8. • Asesi ditempatkan pada lokasi yang ditetapkan Instansi Pemohon jika pelaksanaan intake dilakukan dalam jaringan (daring). Instansi Pemohon membentuk Tim Pendamping dan Teknis, dan menyediakan sarana pelaksanaan intake menggunakan teknologi informatika dan komunikasi (perangkat komputer PC/Laptop dengan jaringan internet);
9. • Asesi melakukan pendaftaran (e-registrasi), mengisi dokumen formulir Daftar Riwayat Hidup dan Kuesioner, dan pelaksanaan intake secara daring melalui aplikasi e-Assessment dan video conference;
10. • Asesi melakukan registrasi ulang dan menyerahkan berkas kelengkapan asesi (bagi yang belum melengkapi persyaratan di e-registrasi) ke Tim Panitia Instansi Pemohon untuk disampaikan secara elektronik ke Balai Layanan Pemetaan Kompetensi/ Tim Penilaian Potensi;
11. • Asesi wajib mengikuti dan mematuhi seluruh rangkaian proses pelaksanaan kegiatan penilaian potensi yang sudah dijadwalkan oleh Tim Penilaian Potensi;
12. • Instansi Pemohon melakukan pembayaran biaya Penilaian Kompetensi ke rekening Bendahara Penerima Puslatbang PKASN LAN sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerja sama (SPK);
13. • Instansi Pemohon menerima Laporan Hasil Penilaian Potensi sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam dokumen SPK.

• Jumlah peserta ≤ 50 orang laporan diserahkan kepada instansi pemohon 20 hari kerja setelah pelaksanaan uji potensi;

 • Jumlah peserta > 50 orang penyerahan laporan sesuai dengan kesepakatan bersama yang tertuang dalam SPK.

Rp. 800.000,- per Peserta.

Laporan Penilaian Potensi terdiri dari Laporan Lengkap Hasil Penilaian Potensi dan Laporan Individual

Untuk saran, keluhan dan evaluasi pelayanan, dapat disampaikan kepada : Balai Layanan Pemetaan Kompetensi Jalan Kiarapayung Km 4,7 Jatinangor Sumedang – Jawa Barat Telp. 022-7790048 Fax. 022-7790044, 7790055 Email: info@bandung.lan.go.id.