1. Peryaratan Dasar: Khusus untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat diperlukan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang memerlukan kelengkapan sebagai berikut: 1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) E-KTP; 2. E-mail; 3. Nomor Handphone pemohon; 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 5. Akta Pendirian dan Perubahan (apabila ada) serta Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM*). *) Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk Badan Penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba.
2. Persyaratan Teknis: 1. Hasil studi kelayakan; 2. Isi pendidikan; 3. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan; 4. Sarana dan prasarana Pendidikan; 5. Pembiayaan Pendidikan; 6. Sistem evaluasi dan sertifikasi; 7. Manajemen dan proses pendidikan; 8. Melampirkan: a. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis dan ekologis; b. Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial dan budaya; c. Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut; d. Data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis; e. Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; f. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan g. Data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan Penyelenggara. Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada nomor 1 sampai dengan nomor 7 harus: 1) Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan 2) Dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS), meliputi: a. Visi dan Misi; b. Kurikulum; c. Peserta Didik; d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; e. Sarana dan Prasarana; f. Pendanaan; g. Organisasi; h. Manajemen Satuan Pendidikan; dan i. Peran Serta Masyarakat. RIPS sebagaimana dimaksud di atas merupakan pedoman dasar pengembangan satuan pendidikan yang dibuat untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.

1. Pemohon melakukan registrasi pendaftaran dan mengajukan permohonan;
2. Pemohon menerima Tanda Terima Berkas dari petugas Front Office (FO); dan
3. Pemohon menerima sertifikat/dokumen izin atau surat penolakan

Penyelesaian: 5 (lima) hari kerja*)
*) Apabila berkas permohonan lengkap dan benar.

Tidak dipungut biaya

Izin Pendirian Satuan dan Penyelenggaraan Pendidikan Formal

a. Pengaduan dapat dilakukan:
1) Secara langsung melalui:
a) Tatap muka langsung kepada petugas layanan pengaduan;
b) Layanan telepon ke Call Center 0852-5226-6664.
2) Secara tidak langsung melalui:
a) Kotak Pengaduan/Saran dan Masukan;
b) Kantor Pos/Jasa Pengiriman, dengan alamat DPMPTSP Kabupaten Sambas, Jalan Sukaramai Sambas;
c) Short Message Service (SMS) dan/atau WhatsApp (WA) ke Call Center: 0852-5226-6664, pada jam 08.00 s/d 15.00 WIB;
d) Email: pengaduan.dpmptsp.sambas@gmail.com; dan
e) Website: http://www.dpmptsp.sambas.go.id.
b. Alur Penanganan Pengaduan:
c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:
1) Pengaduan Ringan: 1 (satu) hari kerja;
2) Pengaduan Sedang: 5 (lima) hari kerja; dan
3) Pengaduan Berat: 10 (sepuluh) hari kerja.