1. Surat permohonan perorangan / badan usaha minimal memuat identitas pemohon, informasi, jenis usaha/kegiatan/aktivitas penggunaan lahan, keterangan lahan dan ditujukan kepada Kepala Dinas PUPRPRKP;
2. Foto copy pemohon/disertai surat penugasan dalam hal mewakili/ ditugaskan oleh badan hukum;
3. NPWP perorangan / badan usaha;
4. Nomor Induk Berusa (NIB);
5. Surat pernyataan dan permohonn pemenuhan komitmen izin lokasi;
6. Peta / sketsa yang memuat koordinat batas letak lokasi yang dimohon;
7. Proses rencana kegiatan usaha;
8. Surat pernyataan luas tanah yang sudah di kuasai oleh pelaku usaha dan pelaku usaha lainnya yang merupakan 1 (satu) grup;
9. Surat rekomendasi TKPRD pada lokasi di mohon;
10. Foto copy akte perusahaan untuk badan usaha;
11. Pertimbangan teknis pertanahan

1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis;
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek Kembali kelengkapan berkas;
4. Jika berkas memenuhi syarat tim teknis melakukan survei lapangan;
5. Apabila hasil survei tidak sesuai dan tidak layak tim teknis membuat berita acara/surat/ nota penolakan dan mengembalikan berkas ke PTSP;
6. Jika sudah sesuai dan layak, maka tim teknis membuat berita acara kelayakan untuk diterbitkan surat rekomendasi;
7. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan Izin Lokasi;
8. Surat Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari  perangkat daerah berwenang

Tidak dipungut biaya

Izin Lokasi

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,