1. Rancangan RKAP
2. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
3. Usulan Key Performance Indicator (KPI) Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
4. Usulan indikator aspek operasional untuk perhitungan tingkat kesehatan BUMN
5. Surat Permohonan Persetujuan Pengesahan RKAP
6. Tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
7. Dokumen persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

1. 1. BUMN mengajukan Rancangan RKAP beserta kelengkapannya melalui portal SILABA.
2. 2. Wakil Menteri BUMN (Wamen BUMN) melalui Asisten Deputi (Asdep) yang menangani portofolio BUMN (Asdep Teknis) dan Asdep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) melakukan penyiapan bahan dan data dari portal SILABA.
3. 3. Asdep TJSL memberikan rekomendasi keputusan usulan RUPS atas RKAP terkait TJSL BUMN.
4. 4. Asdep Teknis melakukan analisis dan evaluasi dokumen kelengkapan, menyusun konsep Nota Dinas serta mengusulkan alternatif kebijakan, surat kuasa (SKU) khusus BUMN berbentuk perseroan terbatas, serta konsep usulan alternatif keputusan RUPS/keputusan Pemilik Modal.
5. 5. Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko (Deputi KMR) melakukan analisis terkait dengan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pengawasan di bidang keuangan dan manajemen risiko serta memberikan persetujuan pada alternatif kebijakan, SKU, dan konsep usulan alternatif keputusan RUPS/keputusan Pemilik Modal.
6. 6. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan (Deputi Hukum dan PUU) melakukan analisis terkait dengan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pengawasan di bidang hukum korporasi serta memberikan persetujuan pada alternatif kebijakan, SKU, dan konsep usulan alternatif keputusan RUPS/keputusan Pemilik Modal.
7. 7. Wamen BUMN menandatangani nota dinas dan memberikan paraf persetujuan pada kebijakan SKU dan alternatif keputusan RUPS/keputusan Pemilik Modal.
8. 8. Menteri BUMN menandatangani penetapan kebijakan SKU dan alternatif keputusan RUPS/keputusan Pemilik Modal, serta menugaskan Wamen BUMN untuk melaksanakan SKU dan menyampaikan arahan pemegang saham/Pemilik Modal.

Pemberian Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan BUMN dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dengan ketentuan seluruh dokumen persyaratan telah diterima secara lengkap.

Tidak dipungut biaya

1) Risalah Keputusan RUPS atas Laporan Tahunan BUMN dan Laporan Keuangan BUMN; 2) Keputusan Pemilik Modal atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan BUMN; dan 3) Penetapan Laba BUMN.

Website WBS: www.wbs.bumn.go.id

Website LAPOR: www.lapor.go.id