Penerbitan Surat Persetujuan Penebusan di Bawah Nilai Pengikatan

  1. Kajian terkait perlunya Penerbitan Surat Persetujuan Penebusan Di Bawah Nilai Pengikatan.

  1. Pemohon (Penjamin Hutang) mendatangi Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Bengkulu dan mengambil nomor antrian.
  2. Pemohon dipanggil ke loket melalui antrian.
  3. Pemohon mendatangi loket APT dan menyerahkan berkas permohonan yang dilengkapi dengan seluruh dokumen yang disyaratkan.
  4. Petugas APT mengecek kelengkapan berkas permohonan
  5. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, berkas akan dikembalikan kepada pemohon dan pemohon bisa melengkapi kekurangan berkas kelengkapan tersebut sesuai arahan petugas.
  6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, petugas APT memasukkan data permohonan ke aplikasi Nadine dan pemohon mendapatkan tanda terima dari petugas.
  7. Pemohon menunggu Surat Persetujuan / Penolakan Penebusan di Bawah Nilai Pengikatan yang telah ditandatangani Kepala KPKNL Bengkulu yang disampaikan kepada pemohon melalui jasa ekpedisi surat.
  8. Proses selesai

sejak surat permohonan asli diterima KPKNL dan dokumen lengkap sampai dengan diterbitkan surat persetujuan atau penolakan

Tidak dipungut biaya

Surat Persetujuan Penebusan Di Bawah Nilai Pengikatan

Telepon : 0736-23085

Faksimile : 0736-23112

Email : kpknlbengkulu@kemenkeu.go.id

SMS/Whatsapp : 08117305175

Website : djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bengkulu

Kotak Pengaduan : 08117305185

Anda juga dapat menyampaikan pengaduan, aspirasi, maupun permintaan informasi melalui aplikasi LAPOR!

Melalui LAPOR!, Anda dapat menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang Anda temui dalam satu kanal sehingga laporanmu dapat kami sampaikan ke instansi terkait.

Website LAPOR! Unduh di Play Store Unduh di App Store

Nomor Layanan : 08117305175
Unduh

Isu dan Keluhan

Klik banner dibawah untuk melaporkan masalah Pelayanan Publik "Penerbitan Surat Persetujuan Penebusan di Bawah Nilai Pengikatan"

Pelaksana

Odyses Medwan Sinurat

Kepala Kantor
Ali Ridho

Kepala Subbagian Umum
Syaiful Adli

Kepala Seksi Pengelola Kekayaan Negara
Dalfin Ponco Nugroho

Kepala Seksi Piutang Negara
Fasihah

Kepala Seksi Hukum dan Informasi