1. Surat Gugatan / permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo
2. Surat kuasa khusus jika menggunakan jasa advokat (fc kartu anggota dan berita acara sumpah)
3. Surat kuasa insidentil (yang mempunyai hubungan Keluaga/ Garis Keturunan)
4. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis berhak mendapat bantuan hukum untuk membuat surat Gugatan
5. Surat izin atasan bagi Pemohon/Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam hal pengajuan cerai
6. Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi)
7. SKTM (surat keterangan tidak mampu) jika berperkara secara Cuma –cuman/prodeo)
8. Membayar panjar biaya perkara
9. Kelengkapan berkas (sebagai bukti awal dalam persidangan, tergantung jenis perkara yang diajukan)
10. Perkara Gugatan yang dapat diajukan di Pengadilan Agama Gorontalo adalah : - Perkara Cerai Gugat / Cerai Talak - Ekonomi syariah - Ganti rugi terhadap wali - Gugatan memperoleh akta perdamaian - Hak-hak bekas isteri/suami - Harta bersama - Hibah - Izin poligami - Kelalaian atas kewajiban isteri/suami - Kewarisan - Kelalaian atas kewajiban isteri/suami - Gugatan Nafkah anak - Pembatalan perkawinan - Pencabutan kekuasaan wali - Pengesahan anak - Pengesahana nikah /isbath nikah - Hak Asuh Anak

1. Meja 1 Menerima surat permohonan / gugatan / permohonan banding / verzet (perlawanan) / permohonan kasasi / permohonan peninjauan kembali / permohonan eksekusi dan permohonan perlawanan pihak ketiga
2. Meja 1 Menaksir panjar biaya perkara sesuai dengan SK. Ketua Pengadilan Agama Gorontalo dan membuat catatan taksiran biaya perkara untuk dibayarkan melalui Bank. Penaksiran panjar biaya perkara mempertimbangkan : - Jumlah pihak yang berperkara - Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius) - Untuk perkara cerai talak harus diperhitungkan juga biaya pemanggila para pihak untuk sidang ikrar talak - Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak Penggugat/pemohon melalui panjar biaya perkara
3. Meja 1 Menerima bukti setor dari Bank dan membukukannya dalam Buku Jurnal Keuangan serta memberi nomor, kemudian membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada SKUM
4. Meja 2 Menginputkan nomor perkara, klasifikasi perkara dan panjar biaya perkara pada SIPP sesuai dengan buku jurnal keuangan perkara.
5. Meja 2 Memasukkan dalam map perkara surat gugatan / permohonan tersebut yang telah dilengkapi formulir PMH penunjukan PP, Penunjukan Jurusita Pengganti, PHS , penjelasan mediasi dan instrumen-instrumen yang diperlukan.
6. Meja 2 Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera melalui Panitera Muda Gugatan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama.
7. Ketua Membaca dan memeriksa berkas perkara baru dan menunjuk majelis hakim , kemudian menginnputkannya pada SIPP melalui akun Ketua, berdasarkan SK Ketua tentang susunan Majelis Hakim, panitera sidang
8. Panitera Membaca dan memeriksa berkas perkara baru dan menunjuk panitera Pengganti dan Jurusita, kemudian menginnputkannya pada SIPP melalui akun Panitera, berdasarkan SK Ketua tentang susunan Majelis Hakim, panitera sidang.
9. Ketua majelis Mempelajari berkas perkara baru menetapkan hari sidang dengan menginputkannya pada SIPP melalui akun ketua majelis masing-masing
10. JS/JSP menerima instrument pemanggilan dari ketua majelis kemudian membuat relas panggilan sidang dan meminta biaya pemanggilan pada kasir, JS/JSP melaksanakan pemanggilan minimal 3 (tiga) hari sebelum hari sidang
11. Pemohon menghadiri sidang sesuai dengan isi pemanggilan relas panggilan dan mengambil nomor antrian di mesin antrian dan menjalani pemeriksaan terlebih dahulu oleh petugas piket sidang jika membawa senjati tajam.
12. Majelis hakim melakukan pemeriksaan perkara dan dihadiri oleh pemohon , majelis hakim menunda dan memutus perkara tidak lebih dari 5 (lima) bulan. Pemohon menghadirkan saksi untuk pembuktian jika majelis hakim meminta untuk segera dihadirkan.
13. Jika perkara dinyatakan putus oleh majelis hakim maka pemohon akan menerima instrumen redaksi dan materai untuk diserahkan kepada kasir, guna mengecek sisa panjar biaya perkara.
14. Jika terdapat sisa panjar biaya perkara maka oleh meja 1 / kasir wajib mengembalikan sisa perkara tersebut kepada pemohon bersama dengan bukti kwitansi.
15. Jika pembacaan putusan tidak dihadiri oleh termohon/tergugat maka JS/JSP wajib menyampaikan pemberitahuan putusan kepada Tergugat/Termohon
16. Untuk perkara cerai gugat akta cerai akan keluar jika putusan telah berkekuatan hukum tetap dihitung dari 14 hari setelah penyampaian putusan kepada pihak tergugat/termohon sedangkan untuk perkara cerai talak, akta cerai keluar pada saat pembacaan ikrar oleh pihak pemohon. Adapun PHS Ikrar talak di hitung sejak 14 hari setelah Pemberitahuan putusan diterima oleh pihak termohon.
17. Para pihak dapat mengambil hasil putusan berupa salinan putusan dan atau akta cerai yang diserahkan oleh petugas meja 3 dan wajib membayar biaya PNBP penyerahan salinan putusan/penetapan dan akta cerai.

Jangka waktu penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama tidak lebih dari 5 (lima) bulan dan lamanya proses pendaftaran dalam hal berkas-berkas telah terpenuhi adalah paling lama 1 hari kerja.

Biaya / tarif yang dibayarkan sesuai dengan SKUM berdasarkan taksiran panjar biaya. Sedangkan untuk PNBP pengambilan salinan putusan Rp. 500 /lembar dan legalisasi tanda tangan Panitera Rp. 10.000,- dan untuk pengambilan akta cerai sebesar Rp. 10.000,-

Salinan Putusan dan Atau Akta Cerai