1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo
2. Surat kuasa khusus jika menggunakan jasa advokat (fc kartu anggota dan berita acara sumpah)
3. Surat kuasa insidentil (yang mempunyai hubungan keluarga)
4. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis berhak mendapat bantuan hukum untuk membuat surat permohonan
5. Membayar panjar biaya perkara
6. SKTM (surat keterangan tidak mampu) jika berperkara secara Cuma –cuman/prodeo)
7. Kelengkapan berkas (sebagai bukti awal dalam persidangan, tergantung jenis perkara yang diajukan)
8. Perkara permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan Agama Gorontalo adalah : - Pengangkatan wali anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua - Pengangkatan wali Pengampu bagu orang dewasa yang kurang ingatannya atau dalam keadaan sakit - Dispensasi nikah untuk pria dan wanita yang belum berumur 19 tahun. - Penetapan Ahli Waris - Penetapan Wali Adhol apabila wali nikah calon mempelai wanita yang akan melangsungkan pernikahan tidak mau menjadi wali pada pernikahan tersebut - Permohonan pencabutan surat penolakan perkawinan dari pegawai pencatat nikah - Permohonan pencegahan perkawinan apabila calon mempelai tidak memenuhi syarat perkawinan - Permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan telah dilangsungkan sedangkan caon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan - Pengesahan pernikahan /isbath nikah - Permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal

1. Meja 1 Menerima surat permohonan / gugatan / permohonan banding / verzet (perlawanan) / permohonan kasasi / permohonan peninjauan kembali / permohonan eksekusi dan permohonan perlawanan pihak ketiga
2. Meja 1 Menaksir panjar biaya perkara sesuai dengan SK. Ketua Pengadilan Agama Gorontalo dan membuat catatan taksiran biaya perkara untuk dibayarkan melalui Bank (Kecuali pemohon bermohon secara prodeo/tidak membayar)
3. Meja 1 Menerima bukti setor dari Bank dan membukukannya dalam Buku Jurnal Keuangan serta memberi nomor, kemudian membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada SKUM
4. Meja 2 Menginputkan nomor perkara, klasifikasi perkara dan panjar biaya perkara pada SIPP sesuai dengan buku jurnal keuangan perkara.
5. Meja 2 Memasukkan dalam map perkara surat gugatan / permohonan tersebut yang telah dilengkapi formulir PMH penunjukan PP, Penunjukan Jurusita Pengganti, PHS , penjelasan mediasi dan instrumen-instrumen yang diperlukan.
6. Meja 2 Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera melalui Panitera Muda Permohonan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama.
7. Ketua Membaca dan memeriksa berkas perkara baru dan menunjuk majelis hakim , kemudian menginnputkannya pada SIPP melalui akun Ketua, berdasarkan SK Ketua tentang susunan Majelis Hakim, panitera sidang
8. Panitera Membaca dan memeriksa berkas perkara baru dan menunjuk panitera Pengganti dan Jurusita, kemudian menginnputkannya pada SIPP melalui akun Panitera, berdasarkan SK Ketua tentang susunan Majelis Hakim, panitera sidang.
9. Ketua majelis Mempelajari berkas perkara baru menetapkan hari sidang dengan menginputkannya pada SIPP melalui akun ketua majelis masing-masing
10. JS/JSP menerima instrument pemanggilan dari ketua majelis kemudian membuat relas panggilan sidang dan meminta biaya pemanggilan pada kasir, JS/JSP melaksanakan pemanggilan minimal 3 (tiga) hari sebelum hari sidang
11. Pemohon menghadiri sidang sesuai dengan isi pemanggilan relas panggilan dan mengambil nomor antrian di mesin antrian dan menjalani pemeriksaan terlebih dahulu oleh petugas piket sidang jika membawa senjati tajam.
12. Majelis hakim melakukan pemeriksaan perkara dan dihadiri oleh pemohon , majelis hakim menunda dan memutus perkara tidak lebih dari 5 (lima) bulan. Pemohon menghadirkan saksi untuk pembuktian jika majelis hakim meminta untuk segera dihadirkan.
13. Jika perkara dinyatakan putus oleh majelis hakim maka pemohon akan menerima instrumen redaksi dan materai untuk diserahkan kepada kasir, guna mengecek sisa panjar biaya perkara.
14. Jika terdapat sisa panjar biaya perkara maka oleh meja 1 / kasir wajib mengembalikan sisa perkara tersebut kepada pemohon bersama dengan bukti kwitansi.
15. Pemohon dapat mengambil hasil penetapan berupa salinan penetapan yang diserahkan oleh petugas meja 3 dan pemohon wajib membayar biaya PNBP penyerahan salinan putusan/penetapan.

Jangka waktupenyelesaianPerkaradi Pengadilan Agamatidaklebihdari 5 (lima) lamanya proses pendaftarandalamhalberkas-berkastelahterpenuhiadalah paling lama 1 harikerja.

Biaya / tarif yang dibayarkansesuaidengan SKUM berdasarkantaksiranpanjarbiaya. Sedangkanuntuk PNBP pengambilansalinanputusan Rp. 500 /lembar dan legalisasitandatanganPanitera Rp. 10.000,-

Salinan Penetapan

1.      Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Jalan Ahmad Nadjamudin Nomor 22 Kota Gorontalo

2.      Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:

• a.      PTSP PA. Gorontalo Jlan. Ahmad NadjamudinNomor 22 Kota Gorontalo
• b.      PTSP Online :https://ptsp.pa-gorontalo.go.id/
• c.       Telephone : 08114315505
• d.      Email : surat@pa-gorontalo.go.id
• e.       SMS : 08114315505
• f.        Whatsup : 08114315505
• g.      Telegram : 08114315505
• h.      Kanal Pengaduan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan Nomor Whatsup :
• i.        Kanal Pengaduan SP4N-LAPOR :https://www.lapor.go.id
• j      Kanal Pengaduan SIWAS Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI : https://siwas.mahkamahagung.go.id