1. PIB yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran
2. Dokumen Pelengkap Pabean

1. Atas barang impor yang ditetapkan sebagai jalur merah, Pejabat Pemeriksa Dokumen (PPD) menerima data PIB dan/atau dokumen pelengkap pabean dari SKP beserta hardcopy dokumen dari Petugas Penerima Dokumen.
2. Dalam hal memerlukan keterangan tambahan: - Pejabat Pemeriksa Dokumen (PPD) mengirim respons melalui SKP berupa permintaan tambahan keterangan kepada Importir/PPJK. - Pejabat Pemeriksa Dokumen (PPD) menerima keterangan tambahan dari Importir/PPJK. Dalam hal hasil penelitian menemukan indikasi adanya perbedaan jumlah jenis dan/atau pelanggaran: - Pejabat Pemeriksa Dokumen (PPD) memberitahukan kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan untuk dilakukan pemeriksaan fisik melalui mekanisme NHI. - Dalam hal tidak diterbitkan NHI setelah 1 (satu) hari kerja atau tidak terdapat pelanggaran pidana, Pejabat Pemeriksa Dokumen (PPD) melanjutkan penelitian tarif dan nilai pabean.
3. Pejabat Pemeriksa Dokumen (PPD) melakukan penelitian tarif dan nilai pabean terhadap data PIB dan/atau dokumen pelengkap pabean: - Dalam hal hasil penelitian menunjukan bahwa barang impor merupakan barang larangan dan/atau pembatasan dan belum memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan, Pejabat Pemeriksa Dokumen (PPD) menerbitkan SPBL. - Dalam hal barang impor tidak terkena larangan dan/atau pembatasan atau pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan telah sesuai, namun berdasarkan hasil penelitian mengakibatkan kekurangan pembayaran, Pejabat Pemeriksa Dokumen (PPD) menerbitkan dan mengirimkan SPTNP beserta kode billing kepada Importir atau SPPJ untuk BM dan PDRI yang mendapatkan penundaan melalui SKP. - Dalam hal barang impor tidak terkena larangan dan/atau pembatasan dan tidak terkena kekurangan pembayaran, Pejabat Pemeriksa Dokumen (PPD) menerbitkan SPPB melalui SKP
4. SKP menerbitkan SPPB dalam hal: - Hasil penelitian tarif dan nilai pabean menunjukan bahwa barang impor bukan merupakan barang larangan dan/atau pembatasan dan tidak terkena kekurangan pembayaran. - Ketentuan larangan dan/atau pembatasan telah sesuai dan tidak terdapat kekurangan pembayaran. - Ketentuan larangan dan/atau pembatasan telah sesuai dan hasil penetapan tarif dan nilai pabean mengakibatkan kekurangan pembayaran, namun jangka waktu penetapan telah terlampaui. - Barang impor tidak terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan atau ketentuan larangan dan/atau pembatasan telah sesuai sebelum lewat jangka waktu penetapan, dan barang diimpor oleh Importir dengan kategori risiko rendah, serta tidak mendapatkan persetujuan penundaan pembayaran bea masuk. - Importir telah memenuhi ketentuan larangan dan/atau pembatasan dan telah melakukan pembayaran berdasarkan SPTNP dan/atau menyesuaikan jaminan berdasarkan SPPJ dalam hal barang mendapatkan penundaan pembayaran bea masuk

2,6 hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap sampai dengan SPPB/SPTNP/SPBL diterbitkan

Tidak dipungut biaya

SPPB/SPTNP/SPBL

1. Help Desk

2. Kepatuhan Internal