1. Nota Dinas Hasil Penelitian terhadap Kelengkapan Permohonan

1. Debitur mengajukan surat permohonan keringanan hutang kepada Kepala KPKNL;
2. Kepala KPKNL menerima, meneliti dan mendisposisikan surat permohonan keringanan hutang kepada Kasi Pelayanan Piutang Negara;
3. Kepala Seksi Pelayanan Piutang Negara menerima surat permohonan keringanan hutang kemudian meneliti dan mendisposisikan kepada pelaksana pada seksi pelayanan piutang negara;
4. Pelaksana menerima disposisi dari Kepala Seksi Pelayanan Piutang Negara melakukan verifikasi terkait kelengkapan dokumen, barang jaminan, dan analisis terhadap permohonan keringanan utang serta membuat konsep surat Persetujuan/Penolakan Keringanan Hutang;
5. Kepala Seksi Piutang Negara meneliti, mengkoreksi analisis dan menandatangani nota dinas dan memparaf konsep Surat Persetujuan/Penolakan Keringanan Hutang;
6. Kepala KPKNL memeriksa dan menandatangani Surat Persetujuan/Penolakan Keringanan Hutang;
7. Surat Persetujuan/Penolakan Keringanan Hutang dibuat dalam rangkap 4 (empat) terdiri dari 1 (satu) rangkap diserahkan kepada Debitur, 1 (satu) rangkap untuk dimasukkan dalam BKPN dan 1 (satu) rangkap disimpan sebagai arsip, 1 (satu) rangkap untuk Penyerah Piutang.

9 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

Surat Persetujuan/Penolakan Keringanan Hutang

1.     Telepon : (0281) 630 454

2.     Fax : (0281) 630 451

3.     Email : 

kpknlpurwokerto@kemenkeu.go.id

kpknlpurwokerto@gmail.com

4.     Website : https://kpknlpurwokerto.id/

5.Whistle-Blowing System : www.wise.kemenkeu.go.id

7. Virtual Office : Zoom ID: 342 119 7467, Password:pesona

8. Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Purwokerto : 1. Mengisi formulir pengaduan, atau 2. Scan barcode pengaduan layanan